SAMARINDA : Keterbatasan anggaran pendapatan daerah (APBD), salah satu faktor tidak terpenuhi kebutuhan serta terealisasikan pembangunan seperti yang diinginkan masyarakat Kota Samarinda. Meski begitu, di penghujung 2022 program pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Samarinda telah terealisasikan dan memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat.
“Hanya saja, sebagian kebutuhan mungkin belum maksimal karena keterbatasan keuangan daerah,” kata Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra memberikan komentar terkait realisasi pembangunan Pemkot Samarinda di akhir tahun 2022.
“Pastinya ada kekurangan yang tak dapat dihindarkan karena anggaran kita terbatas sehingga ada masyarakat yang tidak terpuaskan,” kata dia saat ditemui awak media di DPRD Samarinda, kemarin di Samarinda
Politisi PKS itu mengatakan, sebagian masyarakat serta daerah di Kota Tepian masih tidak terpenuhi kebutuhan serta terealisasikan pembangunan. Pasti ada kekurangan yang tak dapat dihindari karena anggaran kita terbatas sehingga ada masyarakat yang tidak puas.
Diutarakannya, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan serta pemberdayaan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda, memerlukan anggaran paling tidak sebesar Rp. 19 triliun. Angka tersebut tentu terlampau jauh dibandingkan dengan kondisi APBD Samarinda untuk tahun 2023 saja, sebesar Rp3,9 triliun.
Oleh karena itu, sebut Samri, pemerintah dalam merealisasikan kebutuhan pembangunan di daerah menggunakan skema skala prioritas. Pemkot Samarinda akan menyelesaikan persoalan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih urgent terlebih dahulu.
Lebih lanjut, dia akan terus mendorong Pemkot Samarinda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tiap tahunnya agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan secara bertahap.
“Fokus untuk peningkatan PAD, dengan anggaran yang bertambah dapat memenuhi kebutuhan dan mengurangi beban masyarakat sedikit demi sedikit,” kata dia.
