SAMARINDA: Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri menegaskan pentingnya memperkuat peran lembaga pengawas pemilu sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga kualitas demokrasi.
Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang digelar Bawaslu Kota Samarinda bersama mitra kerja di Hotel Harris, Senin, 25 Agustus 2025.
Menurut Saefuddin, penguatan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu menjadi keharusan di tengah tantangan demokrasi yang semakin kompleks.
Ia menilai, pengawasan yang kuat, adaptif, dan didukung oleh sinergi lintas sektor merupakan fondasi untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan jujur, adil, dan bermartabat.
“Bawaslu memegang peran strategis dalam mengawasi, mencegah, dan menindak pelanggaran pemilu hingga pilkada,” ujarnya.
“Demokrasi yang sehat, jujur, adil, dan bermartabat tidak dapat dilepaskan dari pengawasan yang kuat dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” sambungnya.
Saefuddin menyebut tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pemilu semakin beragam.
Mulai dari maraknya hoaks dan disinformasi, praktik politik uang, ancaman terhadap netralitas aparatur sipil negara, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Situasi ini, kata dia, membutuhkan keseriusan seluruh pihak untuk membangun sinergi yang solid.
“Pemerintah senantiasa mendorong kesadaran masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab,” kata Saefuddin.
Dalam forum tersebut, Saefuddin juga menyampaikan sejumlah pandangan yang ia sebut sebagai refleksi bersama.
Pertama, kesadaran kolektif bahwa demokrasi hanya dapat tumbuh secara sehat dan bermartabat jika pemilu terlaksana dengan baik, diawasi secara ketat, dan dijaga bersama.
Ia mengingatkan bahwa pemilu bukanlah sekadar rutinitas politik, melainkan penentu arah kepemimpinan dan kebijakan bangsa.
“Keberhasilan pengawasan menjadi kunci utama agar demokrasi kita terbebas dari praktik yang mencederai keadilan,” ucapnya.
Kedua, ia menyoroti tantangan pengawasan yang semakin kompleks di era digital.
Penyebaran informasi palsu melalui media sosial, isu netralitas ASN, serta praktik politik uang yang masih marak, menurutnya, tidak bisa hanya dibebankan kepada lembaga pengawas.
“Tantangan ini bukan semata tugas pengawas, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga demokratis,” tegasnya.
Ketiga, ia menekankan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh upaya pengawasan, termasuk membangun kemitraan yang solid dengan Bawaslu dan berbagai pemangku kepentingan.
Dukungan ini, katanya, diharapkan mampu memperkuat proses pengawasan agar lebih optimal dan dipercaya publik.
Keempat, ia berharap hasil evaluasi dan penyerapan aspirasi dalam forum tersebut dapat menjadi pijakan penting dalam memperbaiki sistem pengawasan pemilu.
“Harapan saya, rekomendasi yang dihasilkan benar-benar bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Samarinda,” kata Saefuddin.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang digagas Bawaslu Kota Samarinda.
Ia menegaskan, pengawasan pemilu tidak boleh hanya menjadi beban Bawaslu semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat.
“Masyarakat harus didorong untuk peduli, aktif mengawasi, dan berani mengambil peran dalam memastikan proses pemilu berlangsung fair dan bermartabat,” ujarnya.
Saefuddin mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin.
“Saya ucapkan terima kasih atas undangan dan sinergi yang telah terjalin antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan seluruh mitra kerja,” ucapnya.
Ia kemudian mengakhiri dengan sebuah pantun yang disambut tepuk tangan peserta. “Pergi ke pasar membeli lada, jangan lupa menawar harga. Bawaslu hadir menjaga pesta, demokrasi jujur dan bermakna.”