BONTANG: Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegur jajaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Bontang terkait belum tuntasnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) daerah kepada warga penerima manfaat.
Teguran tersebut disampaikan Neni setelah mengetahui masih ada warga yang telah terdata sebagai penerima, namun belum menerima bantuan yang sebelumnya telah diluncurkan oleh Pemerintah Kota Bontang.
“Itu sudah saya tegur tadi. Saya sudah launching programnya, tapi ini belum juga selesai. Saya minta segera diselesaikan,” tegas Neni saat diwawancarai.
Menurutnya, proses penyaluran seharusnya dapat dipercepat karena daftar penerima bantuan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota.
Ia bahkan menyebut masih ada sekitar 400 warga kategori fakir miskin yang hingga kini belum menerima bantuan tersebut.
“Penerimanya sudah ditetapkan. Sebagian juga sudah dicairkan, tapi masih ada sekitar 400 orang kategori fakir miskin yang belum menerima. Ini jelas berdampak bagi mereka,” ujarnya.
Menanggapi teguran tersebut, Kepala Dinsos-PM Kota Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, menjelaskan keterlambatan penyaluran bantuan bukan disebabkan oleh proses di pemerintah daerah, melainkan karena sebagian penerima manfaat belum menyelesaikan administrasi pencairan di bank.
Menurut Toetoek, setiap penerima bantuan diwajibkan membuat virtual account di Bankaltimtara sebagai syarat penyaluran dana.
“Bankaltimtara memberikan waktu empat hari bagi penerima manfaat untuk membuat virtual account. Sampai hari kedua, baru sekitar 50 persen warga yang datang mengurusnya,” ujarnya saat diwawancarai di sela peninjauan lapangan bersama DPRD Bontang di Kelurahan Loktuan, Rabu, 1 April 2026.
Ia menjelaskan proses pembuatan virtual account tersebut tidak dapat diwakilkan sehingga penerima bantuan harus datang langsung ke bank.
“Kalau virtual account belum dibuat, maka bantuan belum bisa disalurkan karena rekeningnya belum tersedia,” jelasnya.
Untuk mempercepat proses pencairan bantuan, Dinsos-PM kini bekerja sama dengan pihak kelurahan dan ketua RT untuk membantu mengarahkan warga penerima manfaat agar segera menyelesaikan proses administrasi di bank.
“Makanya kami minta bantuan kelurahan dan RT untuk menggerakkan warga agar segera mengurus virtual account di bank. Kalau ini sudah selesai, bantuan bisa langsung dicairkan,” katanya.
Ia memastikan Dinsos-PM terus memantau proses tersebut agar seluruh bantuan yang telah ditetapkan pemerintah dapat segera diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kalau ada laporan warga yang belum menerima bantuan, kami akan turun langsung untuk melakukan verifikasi agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
