JAKARTA : Pemerintah mendorong akses kepemilikan rumah bersubsidi bagi masyarakat dari berbagai latar belakang profesi melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Salah satu kelompok yang bakal menjadi sasaran dari program rumah bersubsidi ini adalah para wartawan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah berencana menyediakan 1.000 unit rumah bersubsidi bagi wartawan.
“Nanti, kami akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan,” katanya, Senin, 31 Maret 2025.
Selain untuk wartawan, program rumah bersubsidi ini juga menyasar tenaga kesehatan, guru, dan nelayan.
Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan kuota besar untuk masing-masing kelompok profesi tersebut.
Khusus tahun ini, pemerintah melalui Kementerian PKP telah menyiapkan 20.000 guru untuk mendapatkan rumah bersubsidi. Proses administrasinya juga telah berjalan sejak pekan kemarin di Bogor.
“Nanti habis Lebaran, kami langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat, dan tenaga kesehatan masyarakat. Total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru 20.000. Juga buat Angkatan Laut dan Angkatan Udara, karena polisi dan TNI Angkatan Darat sudah,” jelasnya.
Untuk memastikan kelancaran pembiayaan program ini, Ara mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia atau BNI (Persero) Tbk, Putrama Wahju Setyawan.
Menurutnya, pembagian tanggung jawab antara bank BUMN menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan dan distribusi rumah bersubsidi.
Dalam skema ini, setiap bank BUMN memiliki tugas spesifik dalam pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) di kawasan tertentu.
Sebagai contoh, Bank Mandiri menangani rumah subsidi untuk TNI Angkatan Darat, sementara BTN bertanggung jawab untuk anggota Kepolisian.
Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa program ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Bank Indonesia (BI).
Dukungan dari BI mencakup kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KILM) yang diharapkan dapat memperbesar aliran dana guna mempercepat realisasi pembangunan perumahan.
“Kami juga disupport oleh Pak Prabowo, Pak Dasco, dan Gubernur BI. Dari relaksasi kebijakan BI kami juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan,” tuturnya.