JAKARTA : Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengatakan kinerja dan tata kelola pemerintahan harus berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan investasi.
Begitu pun dalam pengendalian inflasi dan isu lingkungan.
“Nanti kita akan coba kerja sama dengan Indonesian Institute of Public Governance (IIPG) untuk mempertajam indikator-indikator kinerja kita berbasis perjanjian kinerja daerah. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita,” kata Akmal.
Itu disampaikan usai menerima Anugerah Pandu Negeri 2024 di Ballroom Hotel Arya Duta Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur menerima Anugerah Pandu Negeri 2024 Kategori Umum Sebagai Pemerintah Daerah Dengan Kinerja dan Governansi Baik.
Penghargaan yang diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang dinilai berprestasi dalam kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah ini digagas oleh IIPG, sebuah organisasi nonpemerintah yang berdiri sejak 2017 dan fokus pada isu tata kelola pemerintahan.
“Kita apresiasi Indonesian Institute of Public Governance yang telah memberikan penganugerahan atas kinerja tata kelola pemerintahan kita,” tuturnya.
Adapun poin-poin penilaian Anugerah Pandu Negeri 2024 meliputi raihan opini BPK RI, pencegahan korupsi melalui data Korsupgah, PDRB, ratio PAD dan APBD, dan program inovasi daerah.
Selain itu, tim juri yang terdiri dari figur-figur kredibel dan berintegritas seperti mantan Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo dan mantan Menteri Keuangan Mardiasmo melihat sejauh mana terobosan reformasi tata kelola pemerintahan sudah diterapkan di suatu daerah.
Baik terkait transformasi sektor publik dan juga reformasi birokrasi, tata kelola bidang keuangan dan pemerintahan.
“Kita berharap kinerja kita ke depan akan lebih baik lagi, khususnya dalam penanganan isu-isu strategis,” harapnya.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu pun megaku sangat sependapat dengan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas agar penghargaan tidak menjadi sekadar pajangan, melainkan harus juga mewujudkan birokrasi berdampak.
Yakni mampu menurunkan kemiskinan, meningkatkan investasi, melakukan belanja produk dalam negeri dan penanganan inflasi serta menerapkan digitalisasi birokrasi pemerintah.
Ketua Dewan Penasehat IIPG yang juga mantan Wakil Presiden RI, Prof Budiono menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh penerima penghargaan.
“Para penerima penghargaan ini akan menjadi contoh bagi yang lain untuk bisa mencapai prestasi di bidang governansi dan kinerja. Penghargaan ini untuk memberi motivasi bagi yang lain,” ucapnya.(*)