SAMARINDA: Gelombang kritik terhadap berbagai regulasi dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat akan kembali menggema di Kalimantan Timur (Kaltim).
Aliansi Mahakam bersama elemen mahasiswa dan masyarakat berencana menggelar aksi besar di depan DPRD Kaltim, Senin, 1 September 2025, dengan membawa sederet tuntutan mulai dari penolakan RUU KUHAP hingga desakan penegakan keadilan lingkungan.
Rencana aksi ini pertama kali mencuat usai konsolidasi di Universitas Mulawarman, yang kemudian disebarkan melalui pernyataan sikap di media sosial.
“Aliansi Mahakam bersama masyarakat Kaltim akan menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kaltim. Rencana tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap setelah konsolidasi di Universitas Mulawarman. Di mana para peserta menegaskan kesiapan mereka untuk turun ke jalan menyuarakan tuntutan dan aspirasi masyarakat daerah,” bunyi pengumuman rencana aksi yang mereka publish di media sosial.
Humas Aksi Aliansi Mahakam, Syafrudin, menyebut pihaknya telah menyiapkan aksi sejak beberapa pekan lalu.
“Sudah kami siapkan, tinggal memobilisasi massa dan menunggu keputusan dari koordinator lapangan tiap lembaga,” ujarnya Minggu, 31 Agustus 2025.
Syafrudin memperkirakan sedikitnya 5.000 orang akan ikut turun ke jalan, terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat.
Jumlah ini bahkan bisa membesar karena masyarakat umum dan elemen lainnya kerap bergabung saat aksi berlangsung.
Peserta aksi juga tidak hanya berasal dari Samarinda, tetapi dari sejumlah daerah lain di Kaltim.
“Kalau Kukar ada yang tetap di DPRD Kabupaten, ada juga yang merapat ke provinsi. Selain itu semua gabung di Samarinda,” tambahnya.
Dalam pengumuman yang beredar luas, terdapat 11 tuntutan yang akan disuarakan. Di antaranya:
1. Menolak RUU KUHAP.
2. Menghapus tunjangan mewah DPR.
3. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Adat.
4. Meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, serta pendidikan di daerah 3T.
5. Menolak pemutihan dosa pemerintah.
6. Mencabut undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat.
7. Menghentikan tindakan represif terhadap rakyat.
8. Membuat kebijakan yang benar-benar pro-rakyat.
9. Menghentikan oligarki politik dan demokrasi palsu.
10. Menegakkan supremasi hukum.
11. Menghentikan kejahatan ekologis dan pertambangan.
Massa aksi dijadwalkan berkumpul di Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center Samarinda, kemudian melakukan long march menuju kantor DPRD Kaltim.
“Untuk estimasi waktunya, kita sampai menang lah bahasanya,” ucap Syafrudin.
Pihak aliansi mengaku telah menyiapkan jalur evakuasi dan tim medis.
“Sejak awal kami ingatkan setiap korlap agar seminimal mungkin terjadi benturan, supaya tidak chaos,” tegasnya.
Seiring rencana aksi ini, masyarakat diimbau mewaspadai potensi kemacetan di sejumlah ruas jalan utama Samarinda, seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Tengkawang, hingga depan DPRD Kaltim.
Aksi 1 September ini disebut sebagai ujian konsolidasi kekuatan mahasiswa dan masyarakat Kaltim dalam menyuarakan keresahan publik, mulai dari isu nasional hingga persoalan lokal seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai bermasalah.