SAMARINDA: Pemilu serentak 2024 tidak hanya menghadirkan kompleksitas, tetapi juga mengindikasikan adanya kerawanan seperti pelanggaran administrasi, pidana pemilu, politik identitas dan potensi terjadinya konflik sosial.
Berbagai jenis isu-isu politik seperti penyesatan informasi/hoax, ujaran kebencian, politik identitas/sara, isu ekonomi, dan isu keamanan menghiasi sosial media setiap harinya.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nidya Listiyono, hal ini akan mengancam stabilitas sosial politik dan keamanan masyarakat pada pemilu 2024.
“Kami berharap para politisi ini dapat menggunakan politik yang santun. Saling menghargai dan menghormati meskipun berbeda pendapat dan pandangan, namun kita harus saling menghormati,” ungkap Nidya usai Sosialisasi wawasan kebangsaan ke -3 di Punakawan Jalan Wijaya Kusuma, Samarinda, Minggu (5/3/2023).
Ia menyayangkan politisi yang menggunakan isu-isu politik adu domba dan politik identitas. Hal itu tidak mencerminkan seorang negarawan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
“Kita ini bangsa yang penuh dengan nilai-nilai budaya yang saling menghormati dan menghargai satu sama lain,”ucapnya.
Politisi Golkar ini menekankan pentingnya politik yang santun menjelang pemilu di tahun 2024. Ditegaskan Nidya santun dalam berpolitik merupakan bagian penting yang harus diimplementasikan oleh anggota partai.
Ia menambahkan politik yang santun menurutnya penting sebab demi kebersamaan dan persatuan. Bagaimanapun juga, para politisi adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Semua adalah bagian dari NKRI, berbeda tetapi tetap bersama. Maka menjaga persatuan dan kesatuan lebih utama,” paparnya.