SAMARINDA: Anggota DPRD Kota Samarinda, Damayanti minta penataan kawasan Tepian Mahakam serta pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) harus dilakukan penataan dengan baik oleh pemerintah kota.
Hal itu membuat keprihatinannya terhadap aksi premanisme dan juru parkir (jukir) liar di sepanjang kawasan itu khususnya di segmen Jalan Gajah Mada depan Kantor Gubernur Kaltim dan depan Masjid Islamic Center Samarinda.
Menurutnya Pemkot Samarinda harus hadir memberikan kebijakan solutif, baik itu kepada PKL maupun situasi kondisi di kawasan tersebut terhadap masyarakat Kota Tepian secara keseluruhan.
“Pemerintah kan sudah melakukan penataan PKL di Tepian Mahakam, tapi harus dipikirkan juga keberlangsungan urusan piring mereka,” ungkap Damayanti, Kamis (15/6/2023).
Selain itu, penegakan hukum untuk jaminan keamanan dan keselamatan di ruang publik itu juga patut diperhatikan oleh pemerintah.
Damayanti berharap kawasan yang digadang-gadang akan menjadi Teras Mahakam dengan konsep modern dan ramah lingkungan di masa depan itu mengejawantahkan nilai kota maju.
Artinya rapi, indah, aman, nyaman dan tidak ada premanisme serta jukir liar.
Sebutnya pada status saat ini dimana kawasan tersebut masih menjadi tempat mata pencaharian sebagaian masyarakat dengan segala permasalahan kompleks yang menyertai.
Hendaknya ditanggulangi dengan baik oleh pemerintah, penataan ulang PKL dengan menjamin tempat dan pasar usahanya patut dilakukan pemerintah. Masalah premanisme dan jukir liar erat juga kaitannya dengan keberadaan aktivitas usaha di daerah itu.
“Oleh karenanya dengan penataan PKL, pembinaan kepada masyarakat dan mengentaskan masalah premanisme serta jukir liar adalah solusi yang bisa direkomendasikan,”terangnya.
Kemudian perlu dibina juga para PKL dan para premanisme serta jukir liar itu. Keberlangsungan ekonomi harus di perhatikan pemerintah.