SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mematok target untuk mengurangi angka stunting dari 21,40 persen pada 2023 menjadi 12,83 persen pada tahun 2024.
Berbagai langkah tengah ditempuh demi menurunkan angka stunting di Kaltim.
Menurut Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim Sunarto menyebutkan alat kontrasepsi dapat menjadi penekan angka laju stunting.
Sunarto menjelaskan adanya keterkaitan antara kontrasepsi dan stunting ini adalah mencegah kehamilan dan kelahiran anak yang tidak diinginkan oleh pasangan suami istri (pasutri) yang belum siap atau bahkan sudah cukup memiliki anak.
BKKBN tengah menggalakkan sosialisasi penggunaan kontrasepsi bagi ibu terlalu muda untuk melahirkan, terlalu tua untuk melahirkan, terlalu rapat jarak kelahiran dan terlalu sering melahirkan (4T).
“Kontrasepsi ini kan untuk 4T, otomatis jika pasutri ini menggunakan kontrasepsi jadi kelahiran, kehamilan yang tidak diinginkan kecil kemungkinan terjadi,” ungkap Sunarto, di Ballroom Lantai II Swiss-Belhotel Borneo Samarinda, Jumat (1/12/2023).
Pencegahan kehamilan dan kelahiran yang tidak diinginkan diharapkan dapat meminimalkan dampak stunting.
Pasangan yang belum siap untuk memiliki anak cenderung kurang memahami kebutuhan tumbuh kembang anak, baik dari segi fisik maupun nutrisi.
Sunarto mengimbau masyarakat, terutama di wilayah Benua Etam dan Kota Tepian, untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau kader setempat.
Program pemberian dan pemasangan kontrasepsi telah tersebar luas diberbagai fasilitas kesehatan (faskes) yang biayanya ditanggung pemerintah.
Masyarakat hanya perlu datang dan akan mendapat konsultasi dan pemasaran alat kontrasepsi secara gratis difaskes terdekat.
“Jadi, ayo, kita ajak semua masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi. Sudah banyak yang gratis. Di puskesmas ada, rumah sakit ada, tinggal datang, konsultasi, gratis,” ujarnya.
Perlu diketahui, beberapa kabupaten/kota di Kaltim telah mencatatkan penurunan angka stunting, seperti Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Timur, Berau, Mahakam Ulu, dan Kota Bontang.
Namun, sejumlah daerah seperti Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Barat melihat peningkatan yang mengkhawatirkan. (*)