SAMARINDA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur (Kaltim) Fahmi Prima Laksana, menyampaikan capaian realisasi investasi di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2020 hingga 2024 di Ruang Wiek, Dinas Kominfo Provinsi Kaltim, Jumat (18/10/2024).
Dari target yang ditetapkan, capaian realisasi investasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 melampaui target sebesar Rp 64,5 triliun, dengan nilai aktual mencapai Rp 71,89 triliun.
Meski begitu, pada 2024, realisasi investasi hingga saat ini baru mencapai Rp 55,82 triliun, jauh di bawah target sebesar Rp 76,02 triliun.
Fahmi menegaskan bahwa meskipun terdapat sejumlah kendala, realisasi investasi di Kalimantan Timur secara konsisten meningkat sejak 2020.
Sejak 2020, Pemerintah Provinsi Kaltim terus meningkatkan target realisasi investasi setiap tahunnya. Pada 2020, target ditetapkan Rp21,30 triliun, sementara realisasinya mencapai Rp31,38 triliun.
Tren positif berlanjut pada 2021 dengan capaian Rp41,17 triliun, jauh melebihi target sebesar Rp32,53 triliun.
Tahun 2022 juga menunjukkan peningkatan signifikan dengan realisasi Rp57,76 triliun dari target Rp54 triliun.
“Capaian kita selalu melampaui target, namun untuk tahun 2024, masih terdapat kekurangan yang harus kita kejar,” ujar Fahmi.
Fahmi juga menggarisbawahi sejumlah tantangan utama yang mempengaruhi kinerja investasi di Kalimantan Timur. Beberapa di antaranya adalah promosi investasi yang belum komprehensif, infrastruktur penunjang yang belum memadai, serta rendahnya daya saing sektor unggulan.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota juga dinilai masih lemah, yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses perizinan dan kurangnya pendampingan bagi pelaku usaha.
“Masalah ini membutuhkan perhatian serius untuk menjaga daya tarik investasi di Kaltim, terutama jelang 2024 di mana target realisasi investasi mencapai Rp76,02 triliun,” tambah Fahmi.
Untuk mengatasi berbagai hambatan, Fahmi menyebutkan pentingnya langkah-langkah strategis yang lebih terfokus, seperti peningkatan promosi investasi dan penguatan koordinasi lintas pemerintah, memperbaiki proses perizinan agar lebih cepat dan transparan.
“Proses perizinan yang lambat juga menjadi salah satu faktor penghambat realisasi investasi yang maksimal di Kaltim,” ungkapnya.
Demi meningkatkan realisasi di sisa tahun ini, Fahmi menyebutkan pentingnya mempercepat proses perizinan dan meningkatkan pendampingan kepada para pelaku usaha.(*)