Browsing: Diskominfo Kaltim

SAMARINDA: Program Gratispol Internet Desa milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), terus menunjukkan progres signifikan. Pemerintah Provinsi Kaltim, telah menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD…

SAMARINDA: Untuk menekan penyebaran judi (judol) online, yang dinilai semakin mengkhawatirkan di tengah tingginya penetrasi internet di Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah, terus memperkuat literasi digital. Berdasarkan…

SAMARINDA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Faisal, membantah, flyer debat yang beredar di media sosial dan mencatut nama Gubernur Kaltim,…

SAMARINDA : Meningkatnya aktivitas di kompleks rumah jabatan, Gubernur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Jadi salah satu faktor utama, besarnya kebutuhan dana operasional, sejumlah fasilitas di lingkungan…

SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali memberikan klarifikasi terkait polemik anggaran renovasi Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kaltim senilai Rp25 miliar yang ramai diperbincangkan hingga…

SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memberikan klarifikasi terbuka terkait polemik anggaran renovasi rumah jabatan (rujab) gubernur senilai Rp25 miliar, pengadaan kursi pijat, hingga belanja…

SAMARINDA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan klarifikasi atas polemik pengadaan kursi pijat yang disebut-sebut bernilai Rp125 juta untuk Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Kepala Dinas…

SAMARINDA: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Faisal, mengakui insiden yang melibatkan wartawan saat aksi unjuk rasa 21 April 2026 berpotensi berdampak…

SAMARINDA: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Faisal, akhirnya angkat bicara terkait laporan dugaan intimidasi hingga penghapusan data terhadap wartawan saat meliput…

SAMARINDA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan penanganan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus dilakukan secara terpadu lintas sektor. Hal ini menyusul masih adanya…