SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yang menggagas program internet gratis melalui Gratispol, hampir menuntaskan target penyediaan akses internet di seluruh desa.
Tantangannya, masih puluhan desa yang belum menikmati layanan listrik. Sebagai tantangan baru yang kini dihadapi Pemprov, untuk capaian tersebut.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, hingga akhir 2025 sebanyak 802 dari 841 desa di Kaltim telah terhubung dengan layanan internet. Dengan demikian, tersisa 39 desa yang menjadi target penyelesaian pada 2026.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, hambatan utama dalam penyediaan internet di desa-desa yang belum terjangkau bukan lagi persoalan jaringan, melainkan ketersediaan listrik sebagai infrastruktur dasar pendukung layanan telekomunikasi.
“Kalau listrik tidak ada, bagaimana caranya memasang internet? Karena itu penyelesaiannya harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Untuk mempercepat pemerataan akses digital, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan. Guna melanjutkan pemasangan jaringan internet, di desa-desa yang belum terlayani.
Dari total desa yang telah terhubung internet, seluruh 50 desa di Kabupaten Mahakam Ulu sudah menikmati layanan tersebut. Kabupaten Kutai Barat, jaringan internet menjangkau 167 desa, Kabupaten Paser 131 desa, dan seluruh desa di Kabupaten Penajam Paser Utara telah terkoneksi.
Sementara itu, Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki akses internet di 188 desa. Kabupaten Kutai Timur mencatat 136 dari 139 desa telah terhubung, sedangkan Kabupaten Berau hanya menyisakan satu desa yang belum memperoleh layanan internet.
Adapun 39 desa yang masih belum terhubung internet tersebar di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 23 desa, Kabupaten Paser delapan desa, Kutai Kartanegara lima desa, Kutai Timur dua desa, dan Berau satu desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Bambang Arwanto menegaskan, tantangan terbesar saat ini adalah mempercepat penyediaan listrik bagi desa-desa terpencil yang belum terjangkau jaringan PLN.
Menurutnya, saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mulai menjabat, terdapat 110 desa yang belum menikmati layanan listrik. Melalui program listrik desa dan pra-PLN yang dijalankan pemerintah daerah, sebanyak 38 desa berhasil memperoleh akses listrik sehingga jumlah desa yang belum berlistrik berkurang menjadi 72 desa.
Bambang menjelaskan, upaya percepatan elektrifikasi sempat menghadapi kendala akibat penurunan dana bagi hasil (DBH) yang berdampak terhadap kapasitas fiskal daerah.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemprov Kaltim terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Guna memperoleh dukungan program, dari pemerintah pusat.
“Tahun ini ada 27 desa lagi yang akan diintervensi melalui program listrik desa dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Jika program tersebut berjalan sesuai target, jumlah desa yang belum menikmati listrik di Kalimantan Timur diperkirakan berkurang menjadi sekitar 45 desa pada akhir 2026.
Sebagian besar desa yang belum berlistrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, dan sebagian wilayah Kabupaten Paser.
Kondisi geografis menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Banyak desa berada di kawasan yang jauh, terisolasi, bahkan belum memiliki akses jalan yang memadai sehingga jaringan PLN belum dapat menjangkau wilayah tersebut secara optimal.
“Mereka rata-rata berada di wilayah yang jauh, terisolasi, bahkan ada yang belum memiliki akses jalan. Karena itu jaringan PLN belum bisa masuk secara optimal,” jelas Bambang.
Sebagai solusi sementara, pemerintah telah mengembangkan berbagai program pra-PLN, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal serta bantuan pembangkit mandiri bagi masyarakat.
Pemprov Kaltim berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut agar seluruh desa yang masih tertinggal dapat memperoleh akses listrik dan internet secara merata.
Pemerataan kedua layanan dasar tersebut, dinilai penting untuk mempercepat pembangunan. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat konektivitas wilayah hingga pelosok Kalimantan Timur.
