
SAMARINDA: Menyambut transformasi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Superhub Nusantara seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah.
Politisi Partai Golkar itu menilai, fokus yang terlalu besar pada pembangunan fisik dan infrastruktur tanpa memperhatikan aspek ketenagakerjaan justru dapat memperlebar ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
“Kita berbicara soal kualitas sumber daya manusia, tetapi itu tidak akan cukup apabila tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai dan relevan,” ujar Syarifatul saat ditemui pada Rabu, 28 Mei 2025.
Menurut Syarifatul, arah pembangunan Kaltim ke depan tidak bisa lagi bersifat sektoral dan sporadis.
Ia menekankan bahwa dokumen strategis seperti RPJMD dan RKPD harus dirancang untuk merespons kebutuhan nyata masyarakat, khususnya tenaga kerja terampil dan penyerapan tenaga kerja lokal yang merata.
Posisi Kaltim sebagai tuan rumah IKN mendatangkan peluang sekaligus tantangan.
Menurutnya, posisi Kaltim sebagai tuan rumah IKN bukan hanya mendatangkan peluang ekonomi baru, tapi juga kompetisi terbuka dengan pendatang dari seluruh Indonesia.
Bila tidak diantisipasi sejak awal, masyarakat lokal akan terpinggirkan di kampung halamannya sendiri.
“Kita tidak ingin anak-anak muda Kalimantan Timur hanya jadi penonton. Generasi emas harus kita siapkan dari sekarang, agar bisa ikut bersaing dan menjadi aktor utama dalam pembangunan,” ujarnya.
Syarifatul menyambut baik kebijakan pendidikan gratis untuk jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi yang akan mulai diberlakukan pada 2025.
Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya bantuan sosial, melainkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
“Ini peluang emas untuk memastikan anak-anak Kaltim bisa mengakses pendidikan tinggi tanpa hambatan ekonomi. Pendidikan dan pelatihan yang inklusif akan menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud, yang dinilainya telah berada pada jalur yang tepat dengan menekankan penciptaan lapangan kerja dan kesinambungan ekonomi.
“Selarasnya kebijakan daerah dengan RPJMN adalah modal penting menjaga konsistensi pembangunan. Kita tidak boleh lepas dari kerangka nasional,” ujarnya.
Sebagai penutup, Syarifatul mendorong agar kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan sektor ketenagakerjaan diperkuat guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Pembangunan fisik saja tidak cukup. Kita juga harus membangun manusianya. Dan untuk itu, ketersediaan lapangan kerja menjadi salah satu kunci utama. Jangan sampai peluang besar seperti IKN justru membuat masyarakat kita semakin tertinggal,” tegasnya.