SAMARINDA: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menanggapi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang sebelumnya berdampak pada menurunnya tingkat okupansi hotel, khususnya hotel lokal dan non-bintang.
Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini telah mengeluarkan arahan terbaru yang kembali memperbolehkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di hotel.
“Sudah ada arahan dari Kemendagri, jadi kegiatan-kegiatan pemerintah sudah diperbolehkan kembali dilakukan di hotel. Arahan ini muncul karena efisiensi yang dilakukan sebelumnya ternyata berdampak negatif terhadap okupansi hotel,” ujar Sarkowi pada Selasa, 10 Juni 2025.
Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir, banyak kegiatan pemerintah dialihkan ke kantor atau gedung milik pemerintah sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.
Namun, kebijakan tersebut turut menekan tingkat hunian hotel, terutama hotel-hotel kecil dan lokal yang sangat bergantung pada kegiatan pemerintahan.
“Selama ini memang ada keluhan dari pelaku usaha hotel. Efisiensi anggaran membawa dampak besar ke okupansi mereka, terutama hotel-hotel kecil yang selama ini bergantung pada kegiatan pemerintahan,” jelasnya.
Dengan adanya kebijakan baru yang membuka kembali peluang penggunaan fasilitas hotel oleh instansi pemerintah, Sarkowi mendorong pihak hotel khususnya hotel lokal untuk lebih proaktif menjalin komunikasi dengan dinas dan lembaga pemerintah.
“Hotel-hotel ini harus punya strategi pemasaran. Jangan sampai hanya hotel besar yang mendapat kegiatan. Harus ada komunikasi dan pendekatan dari pihak hotel ke instansi, supaya bisa terjadi penyesuaian,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa hotel berbintang mungkin tidak terlalu terdampak karena sudah memiliki jaringan pasar yang kuat.
Sebaliknya, hotel lokal dan non-bintang lebih merasakan dampak langsung dari pembatasan kegiatan di hotel.
“Untuk hotel besar, tidak terlalu terasa dampaknya. Tapi hotel kecil cukup berat. Harus ada komunikasi yang dibangun. Kalau tidak, yang terjadi adalah dominasi hotel besar. Padahal rapat-rapat kecil, misalnya setingkat kabid ke bawah, bisa diarahkan ke hotel lokal,” tambahnya.
Sarkowi menegaskan bahwa ke depan, kebijakan penggunaan hotel untuk kegiatan pemerintahan harus mempertimbangkan aspek pemerataan dan mendukung pertumbuhan pelaku usaha lokal.
“Kita dorong agar pelaku usaha hotel lokal tidak tertinggal. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal keadilan akses ekonomi dan keberpihakan pada pelaku usaha lokal,” pungkasnya.