SAMARINDA: Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan perlunya pembenahan tata kelola dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar kasus makanan basi atau berpotensi menimbulkan keracunan tidak terjadi di Kota Tepian.
Menurutnya, persoalan keamanan makanan bukan hanya soal material bahan baku, melainkan menyangkut sistem pengelolaan yang menyeluruh.
Ia mencontohkan pentingnya fasilitas penyimpanan yang memadai di dapur produksi.
“Kita berharap sebaiknya semua SPPG punya freezer. Jadi kalau pun beli bahan lebih dari satu hari sebelum dipakai, kondisinya tetap segar. Tidak mudah memang, karena satu dapur bisa menyiapkan 1.000 sampai 3.000 porsi per hari,” ujarnya, Senin, 29 September 2025.
Andi Harun menjelaskan, bahan makanan yang terlalu lama disimpan tanpa pendingin berisiko terjangkit bakteri dan mikroba tertentu.
Kondisi itu dapat menimbulkan gejala yang masyarakat sering disebut keracunan, seperti gangguan pencernaan hingga berpotensi mengganggu saluran pernapasan.
“Kalau sudah basi, pasti ada virus, bakteri, dan mikroba yang bercampur dengan bahan itu. Inilah yang paling kita khawatirkan menimpa siswa penerima bantuan,” tambahnya.
Kasus serupa sebelumnya pernah terjadi di SMAN 13 Samarinda, di mana sebagian siswa mengeluhkan lauk yang berbau tidak sedap dan ditemukannya ulat pada sayuran dalam paket MBG. Peristiwa tersebut menjadi peringatan agar pengawasan distribusi diperketat.
Ia menekankan, upaya pencegahan harus dilakukan secara kolaboratif.
Satgas MBG Kota Samarinda bersama Forkopimda dan Badan Gizi Nasional (BGN) akan terus berkoordinasi untuk memperkuat mitigasi risiko.
“Ini bukan bisa diselesaikan hanya dengan satu-dua variabel. Harus ada sistem yang terintegrasi. Hari ini kita cek, besok beli bahan, dan terus dipantau. Model mitigasi yang paling cocok harus ditentukan bersama,” tegasnya.
Andi Harun berharap dengan pengetatan tata kelola, Samarinda dapat terhindar dari masalah distribusi makanan bergizi seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah lain.