PURWOKERTO: Inklusi dan literasi keuangan sangat penting, sebagai fondasi agar masyarakat tidak sekadar menggunakan layanan keuangan. Tapi yang lebih penting bagaimana memahami dan resiko secara bijak, terutama di era digital.
Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, dalam acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK)2025 di Rita Mall Purwokerto, Sabtu 18 Oktober 2025.
Lebih jauh Friderica yang akrab dipanggil Kiki mengatakan, pentingnya inklusi keuangan sebagai salah satu strategi utama. Dalam menekan tingkat kemiskinan dan ketimpangan, pendapatan masyarakat di Indonesia.
Dikatakan, inklusi keuangan memiliki peran fundamental. Dalam memastikan setiap lapisan masyarakat, dapat mengakses layanan keuangan formal dengan mudah dan terjangkau.
“Inklusi keuangan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan memastikan setiap individu memiliki akses, terhadap produk dan layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhannya,” jelas Kiki.
Lebih lanjut dijelaskan, upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta mandat Undang-Undang OJK.
Menurut Kiki, OJK mendorong pelaku jasa keuangan memperluas akses pembiayaan dan kredit dengan cara yang cepat, mudah, serta berbiaya wajar. Juga penting penerapan prinsip, tanggung jawab dalam perluasan inklusi.
“Lakukan inklusi keuangan yang bertanggung jawab, jangan memaksakan produk yang tidak tepat kepada konsumen,” pesannya.
Ditambahkan, sinergi antara OJK, PUJK, dan pemerintah daerah menjadi kunci memperkuat fondasi inklusi keuangan yang berkelanjutan.
Kegiatan puncak BIK turut dihadiri Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti, Anggota DPRD Banyumas Andrias Kartikosari, Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady, serta Ketua FKIJK Purwokerto Heru Senjaya.
Dalam sambutannya, Sadewo menilai puncak BIK menjadi momentum memperkuat komitmen literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Mari hadir bukan hanya sebagai lembaga penyedia produk, tapi mitra pembangunan yang membawa manfaat nyata bagi kemajuan ekonomi lokal,” ujar Sadewo.
Sementara itu, Haramain Billady menekankan pentingnya sinergi dengan pemda melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Harapannya, masyarakat makin paham dan mampu mengelola keuangan dengan baik, serta terhindar dari praktik keuangan ilegal,” ujarnya.