KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat arah pembangunan daerah melalui pendekatan efisiensi anggaran dan penetapan skala prioritas yang lebih terarah.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, seusai kegiatan pembahasan RKAPD, menjelaskan bahwa rapat kali ini merupakan kelanjutan dari proses efisiensi anggaran yang telah dilakukan sebelumnya.
Menurutnya bahwa rapat tersebut membahas kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 setelah melalui proses efisiensi anggaran yang telah dilakukan sebelumnya.
“Sejak Jumat lalu, pembahasan terus berjalan, dan nantinya kita akan menetapkan prioritas penganggaran yang disepakati untuk dilaksanakan tahun depan,” ujar Sunggono.
Menurutnya, arah kebijakan anggaran tahun mendatang akan difokuskan pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat serta mendukung pencapaian indikator kinerja utama pemerintah daerah.
Ia menegaskan, setiap kebijakan anggaran yang disusun harus tetap sejalan dengan target pembangunan nasional dan sasaran strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Anggaran prioritas tetap diarahkan untuk mendukung keberhasilan program pemerintah pusat sekaligus memperkuat pencapaian target kinerja Bupati yang tertuang dalam RPJMD,” jelasnya.
Terkait isu pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berpotensi memengaruhi sejumlah program daerah, Sunggono tidak menampik adanya dampak terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah.
Namun, Pemkab Kukar disebut telah menyiapkan langkah adaptif dengan menyusun ulang prioritas program yang paling mendesak dan strategis.
“Kalau dibilang berdampak, memang ada dampaknya. Tapi kita akan menyesuaikan dengan menyusun ulang skala prioritas. Beberapa target mungkin terkoreksi, terutama dari sisi capaian kuantitas atau lokasi kegiatan,” terangnya.
Kendati menghadapi tantangan penyesuaian anggaran, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki nilai guna yang tinggi.
“Prinsip efisiensi menjadi pijakan utama dalam mengarahkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
