SAMARINDA: Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.
Kebijakan tersebut disambut serius oleh pengamat kebijakan publik Kalimantan Timur (Kaltim), Viko Januardy, yang menilai bahwa Kaltim harus segera menyiapkan rencana induk daerah mitra IKN agar tidak tertinggal dari agenda pembangunan nasional.
Menurut Viko, penetapan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen melanjutkan dan menuntaskan pembangunan IKN, baik dari sisi infrastruktur maupun kelembagaan pemerintahan.
Ia menyebut, keberlanjutan tersebut dibuktikan dengan rencana pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif yang akan dimulai pada November 2025.
“Langkah Presiden Prabowo ini menegaskan bahwa IKN bukan sekadar proyek fisik, tapi pusat pemerintahan yang akan benar-benar berfungsi pada 2028,” kata Viko di Samarinda, Kamis, 6 November 2025.
Viko menjelaskan, dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN, telah diatur mengenai peran daerah mitra IKN dalam mendukung proses pemindahan, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah IKN.
Dengan terbitnya Perpres 79/2025, pasal mengenai daerah mitra tersebut kini dapat diaktifkan melalui peraturan pelaksana yang diterbitkan Kepala Otorita IKN atau kementerian terkait.
“Pasal 1 Perpres 63/2022 menyebutkan peran daerah mitra secara jelas. Begitu diaktifkan, maka kabupaten dan kota di sekitar IKN seperti Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara (Kukar) akan berstatus resmi sebagai daerah mitra IKN,” ujar alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Ia menambahkan, status resmi tersebut membawa konsekuensi langsung: daerah mitra harus menjadi prioritas dalam pembangunan dan pelayanan publik yang didukung oleh anggaran APBN atau program kementerian/lembaga pusat.
Untuk menghadapi status strategis tersebut, Viko menilai Pemprov Kaltim perlu segera menyusun blueprint atau cetak biru rencana induk daerah mitra IKN. Dokumen ini, kata dia, penting agar arah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di sekitar IKN sejalan dengan visi pemerintah pusat.
“Pemprov Kaltim sebaiknya tidak menunggu keputusan pusat. Harus segera menyusun peta jalan dan desain besar untuk peran Kaltim sebagai mitra strategis IKN,” tegas Viko yang juga alumni Pemuda Lemhannas RI.
Selain Pemprov Kaltim, ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan Pemkab PPU, Pemkot Balikpapan, Pemkot Samarinda, dan Pemkab Kukar dalam menyesuaikan tata ruang, infrastruktur dasar, dan kebijakan fiskal agar mampu menampung efek domino pembangunan IKN.
Viko mengusulkan agar Pemprov Kaltim, Otorita IKN, Bappenas RI, serta pemerintah daerah sekitar segera duduk bersama dalam satu forum perencanaan terpadu. Tujuannya, merumuskan konsep, peran, dan fungsi daerah mitra IKN agar arah pembangunan lebih sinkron dan efisien.
“IKN tidak bisa tumbuh sendirian. Harus ada simbiosis dengan daerah mitra. Pembangunan yang sinergis akan menciptakan kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Menurutnya, penetapan IKN sebagai ibu kota politik adalah peluang besar bagi Kaltim untuk mendapatkan dana khusus dari APBN sebagai kompensasi atas peran daerah dalam menopang pusat pemerintahan baru tersebut.
Lebih lanjut, Viko mengingatkan agar pemerintah pusat tidak membebankan pembiayaan pembangunan mitra kepada APBD, yang selama ini terbatas karena pemangkasan transfer pusat ke daerah.
Ia menilai dukungan fiskal dari pusat menjadi kunci agar sinergi antara Otorita IKN dan daerah mitra berjalan berimbang.
“Ibarat dua sisi dari satu keping logam, Otorita IKN tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan daerah mitra. Karena itu, daerah mitra harus mendapatkan penguatan fiskal dan program pembangunan dari APBN,” tandasnya.
Viko menegaskan, langkah cepat dalam merumuskan rencana induk daerah mitra akan menentukan posisi strategis Kaltim dalam ekosistem pemerintahan nasional yang baru.
Ia berharap kebijakan pusat dan daerah dapat seiring dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur.
“Kaltim jangan hanya jadi penyangga IKN, tapi juga harus tumbuh bersama sebagai mitra politik, ekonomi, dan sosial dari ibu kota negara,” tutupnya.
