KUTIM: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk memperkuat persiapan menuju penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025.
Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi dan koordinasi yang digelar di ruang rapat utama Bappeda Kutim, Senin, 17 November 2025.
Pertemuan tersebut melibatkan berbagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak-hak anak dan pengarusutamaan gender.
Pemerintah daerah menilai bahwa tantangan yang dihadapi masih cukup kompleks, terutama terkait isu kesetaraan gender yang hingga kini menjadi perhatian nasional.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Bappeda Kutim, M. Syaiful, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menempatkan program KLA sebagai prioritas pembangunan sosial.
Menurutnya, berbagai perangkat daerah telah diminta untuk memperkuat implementasi program hingga ke tingkat masyarakat.
Dalam rapat itu, Syaiful menekankan bahwa keberhasilan KLA tidak bisa dicapai hanya melalui penyusunan laporan administratif.
Ia mengingatkan pentingnya menyeimbangkan perencanaan birokratis dengan kegiatan lapangan.
“Kita tidak bisa hanya bekerja dari balik meja. Kondisi sesungguhnya di masyarakat harus terlihat dan dipahami, supaya kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan,” kata Syaiful.
Syaiful menambahkan bahwa berbagai isu yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kesetaraan gender membutuhkan pendekatan yang strategis.
Setiap perangkat daerah diminta mampu merumuskan langkah yang solutif, adaptif, dan mudah diterima masyarakat.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat untuk memastikan setiap program berjalan searah dengan tujuan KLA, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha, dapat berpartisipasi aktif agar pelaksanaan KLA tahun depan tidak hanya memenuhi standar penilaian, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan anak-anak di Kutai Timur. (Adv)
