KUTIM: Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur, M. Syaiful, menyebutkan bahwa persiapan menuju penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025 harus dilakukan lebih awal dan terstruktur agar seluruh indikator pemenuhan hak anak dapat dipenuhi secara menyeluruh.
Pernyataan itu ia sampai menyusul evaluasi dan konsolidasi yang berlangsung di ruang utama Bappeda Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu, 19 November 2025.
Menurut Syaiful, pertemuan ini diselenggarakan untuk menelaah kembali program yang telah dijalankan perangkat daerah serta mengecek kecukupan dokumen pendukung.
Ia menilai bahwa proses evaluasi tidak dapat dilakukan secara sporadis, melainkan harus menjadi rangkaian kerja yang konsisten.
“Setiap tahapan harus kita cek ulang. Apa yang sudah direncanakan, apa yang belum berjalan semestinya, semuanya perlu ditinjau lagi agar langkah selanjutnya lebih tepat,” ujar Syaiful.
Ia menambahkan bahwa kendala yang muncul sebaiknya disampaikan secara terbuka sehingga solusi dapat dirumuskan bersama.
Rapat yang diikuti 61 peserta dari berbagai perangkat daerah itu menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Timur, Nova Paranoan.
Lewat paparan yang disampaikan, perangkat daerah mendapatkan penjelasan mengenai pembaruan indikator KLA serta sejumlah aspek penilaian yang memerlukan perhatian khusus.
Syaiful menegaskan bahwa orientasi Kutai Timur dalam program KLA bukan hanya mengejar peningkatan peringkat. Ia mengingatkan bahwa predikat hanyalah bentuk pengakuan formal, sementara esensi utamanya adalah pemenuhan hak anak yang nyata dan terukur di lapangan.
“Yang perlu kita pastikan adalah layanan kepada anak itu benar-benar terasa oleh masyarakat. Penilaian hanyalah cermin untuk melihat apakah tata kelola kita sudah berada di jalur yang seharusnya,” kata dia.
Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah agar terus membuat terobosan baru. Menurutnya, inovasi-lah yang akan memastikan kebutuhan anak terpenuhi secara komprehensif.
Contohnya penguatan sekolah ramah anak, peningkatan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses keluarga, hingga penyediaan ruang publik yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
“Kita ingin anak-anak memiliki lingkungan yang memberikan kesempatan tumbuh dengan sehat, kreatif, dan merasa terlindungi. Mereka adalah bagian utama dari pembangunan jangka panjang Kutai Timur,” tutur Syaiful.
Dengan berlangsungnya evaluasi ini, Pemkab Kutim berharap seluruh dokumen, data, dan program yang diperlukan untuk penilaian KLA 2025 dapat disiapkan lebih rapi dan mutakhir.
Pemerintah daerah menargetkan bahwa upaya ini menjadi fondasi penguatan wilayah yang ramah anak sekaligus memperkuat arah pembangunan yang berpihak pada generasi mendatang. (Adv)
