JAKARTA: Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan koperasi di seluruh Indonesia melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra akan terus berperan aktif dalam pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat pascabencana di wilayah Sumatra.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pascabencana Sumatra yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat, 2 Januari 2026.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator PMK Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri, antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri UMKM Maman Abdurahman, serta pejabat kementerian terkait lainnya.
Menkop Ferry mengungkapkan bahwa bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) turut berdampak signifikan terhadap koperasi. Khusus di Sumatra Utara, kerugian koperasi akibat bencana tercatat mencapai Rp37,72 miliar.
Selain itu, terdapat sembilan koperasi mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang terdampak bencana dengan total kerugian mencapai Rp20,66 miliar, terdiri dari lima koperasi di Aceh dan empat koperasi di Sumatra Utara.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kemenkop bersama LPDB menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi terdampak bencana.
Kebijakan ini mencakup pemberian masa tenggang (grace period) dan perpanjangan tenor pembiayaan hingga 60 bulan.
“LPDB telah melakukan restrukturisasi pembiayaan dan ke depan akan terus dilakukan monitoring agar keberlanjutan usaha koperasi tetap terjaga,” ujar Ferry.
Selain restrukturisasi pembiayaan, Kemenkop juga telah menyalurkan bantuan sosial kemanusiaan melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra.
Bantuan tersebut meliputi kebutuhan dasar seperti pembalut wanita, hygiene kit, toilet portabel, alat penyulingan air, mainan anak, paket makanan bayi, mushaf Al-Qur’an, hingga kain kafan.
Total donasi yang terkumpul dari gerakan tersebut mencapai Rp1,86 miliar.
“Kami akan terus menambah anggaran bantuan untuk kegiatan Gerakan Koperasi Peduli ini,” kata Ferry.
Sebagai tindak lanjut program pemulihan, Kemenkop bersama Gerakan Koperasi akan mendirikan posko-posko bantuan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam.
Posko tersebut berfungsi sebagai pusat distribusi bantuan sekaligus tempat konsolidasi untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha koperasi yang terdampak.
“Posko ini akan membantu memulai kembali kegiatan produksi dan usaha koperasi, termasuk menyuplai kebutuhan barang bagi hunian sementara,” ujarnya.
Menkop Ferry juga menekankan pentingnya pendataan pascabencana sebagai dasar pemulihan yang efektif.
Menurutnya, basis data yang presisi diperlukan agar seluruh dukungan dan intervensi dapat tepat sasaran.
“Setelah masa darurat, pendataan harus menjadi perhatian utama. Jika tidak diselesaikan, kita akan terus mengulang proses pendataan dan memperlambat pemulihan,” katanya.
Ke depan, Kemenkop akan memprioritaskan pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya bagi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang terdampak bencana.
Selain itu, koperasi juga akan mendapatkan pendampingan pemulihan usaha dan penguatan kelembagaan agar kembali berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
“Kami bersama kementerian terkait akan mengumpulkan koperasi-koperasi di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh untuk memulai kembali kegiatan usaha, tidak hanya bagi koperasi, tetapi juga untuk membantu masyarakat terdampak,” pungkas Ferry.
