SAMARINDA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) megalokasikan anggaran pendidikan Program Gratispol Tahun 2026 dengan total mencapai Rp1,4 triliun.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, mengatakan anggaran tersebut telah masuk dalam Dokumen Rencana Kerja (DRK) dan siap dibayarkan kepada perguruan tinggi penerima.
“Sepanjang sejarah Indonesia dan Kalimantan Timur, baru kali ini anggaran pendidikan mencapai Rp1,4 triliun. Anggaran itu sudah ada, sudah masuk DRK, tinggal kita bayarkan,” ujar Kabiro Kesra Setda Pemprov Kaltim Dasmiah saat di wawancarai usai rapat koordinasi dengan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Kalimantan Timur, Senin, 2 Februari 2026.
Ia menyebut, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) juga mengakui bahwa Kaltim menjadi satu-satunya daerah dengan alokasi bantuan pendidikan terbesar.
“Bahkan kementerian menyampaikan, hanya Kalimantan Timur yang memiliki anggaran bantuan pendidikan sebesar Rp1,4 triliun,” katanya.
Sebelumnya di 2025, Pemprov Kaltim menargetkan pemberian bantuan Gratispol sekitar 24 ribu mahasiswa baru. Namun, dari data yang masuk, jumlah mahasiswa yang memenuhi dan menerima bantuan tercatat 21.903 orang.
“Artinya selisihnya sangat kecil. Kalau dihitung mungkin hanya sekitar 0,2 persen yang tidak menerima,” jelas Dasmiah.
Menurutnya, mahasiswa yang tidak mendapatkan bantuan umumnya disebabkan oleh faktor administratif, seperti tidak memenuhi batas usia, menerima beasiswa lain, atau tidak memenuhi persyaratan program.
Dasmiah menegaskan, dari sisi anggaran, Pemprov Kaltim tidak mengalami kendala.
Dana telah disiapkan dan jumlahnya dinilai lebih dari cukup untuk mendukung pelaksanaan Gratispol.
“Anggaran kita besar, uangnya siap. Ini anggaran bantuan pendidikan terbesar se-Indonesia,” tegasnya.
Terkait sosialisasi program, Dasmiah menekankan bahwa peran perguruan tinggi menjadi kunci utama dalam menyampaikan informasi kepada mahasiswa.
Pemprov Kaltim, kata dia, telah melakukan sosialisasi di tingkat kebijakan dan kampus.
“Kami menyosialisasikan ke kampus. Kampuslah yang menyampaikan ke mahasiswanya. Karena yang memiliki mahasiswa itu adalah kampus,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat peluncuran Buku Pintar Gratispol, Pemprov Kaltim telah menyediakan akses informasi berbasis teknologi, termasuk barcode yang dapat diakses publik.
“Barcode itu bisa diakses siapa saja. Ke depan akan kami letakkan di seluruh kampus. Tinggal bagaimana budaya kita untuk mencari tahu dan memanfaatkan teknologi,” katanya.
Pemprov Kaltim berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat berjalan lebih harmonis agar penyaluran bantuan pendidikan Gratispol dapat berlangsung optimal dan tepat sasaran.
