SAMARINDA: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jabbar Idris menegaskan pentingnya konsolidasi organisasi sebagai syarat utama kebangkitan PPP menjelang Pemilu mendatang.
Hal itu disampaikannya saat mewakili Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-10 PPP Kalimantan Timur, di Hotel Aston, Rabu, 4 Februari 2026.
Jabbar menyebut usia panjang partai tidak lagi menjadi ukuran kebesaran sebuah kekuatan politik.
Menurutnya, ukuran utama kekuatan partai terletak pada keterwakilan di lembaga legislatif dan eksekutif.
“Di periode ini, harus kita akui, PPP sedang berada di fase kecil,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa PPP pernah berada di puncak kejayaan politik nasional, dengan posisi strategis seperti wakil presiden, menteri, kepala daerah, hingga kursi di DPR RI.
Namun kondisi tersebut, kata dia, harus direbut kembali melalui kerja organisasi yang serius dan terstruktur.
“Mari kita sama-sama merangkai lagi merajut lagi kejayaan PPP yang dulu kita ciptakan mari kita ciptakan lagi mari kita bangun kembali persatuan,” serunya.
Jabbar menegaskan bahwa dinamika internal partai pasca-Muktamar telah selesai, dan seluruh kader diminta fokus menata struktur kepengurusan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Ia menekankan bahwa Muswil wajib dilaksanakan maksimal tiga bulan setelah Muktamar, dan setelahnya harus segera disusul Musyawarah Cabang (Muscab) dan Musyawarah Ranting (Musranting).
“Tantangan ke depan sangat berat. Karena tidak ada keterwakilan di Senayan, PPP wajib mengikuti verifikasi faktual sebagai syarat peserta Pemilu,” katanya.
Ia merinci, verifikasi faktual mensyaratkan kepengurusan 100 persen di tingkat wilayah, 75 persen di tingkat kabupaten/kota, serta 50 persen di tingkat kecamatan (PAC), termasuk kewajiban memiliki kantor sekretariat.
“Kalau dari sekarang kita tidak bekerja dan merapikan kepengurusan, jangan berharap lolos sebagai peserta Pemilu,” tegasnya.
Atas dasar itu, DPP PPP menginstruksikan agar dalam waktu maksimal empat bulan, kepengurusan wilayah sudah dirampungkan dan dilanjutkan dengan penguatan struktur hingga tingkat ranting.
Menurut Jabbar, proses tersebut harus diisi oleh kader yang bersedia bekerja secara sungguh-sungguh demi kepentingan partai.
Terkait mekanisme Muswil, Jabbar menjelaskan bahwa Muswil kali ini tidak secara langsung memilih Ketua DPW.
Forum Muswil hanya bertugas membentuk tim formatur yang akan mengusulkan susunan kepengurusan, sementara penetapan ketua DPW menjadi kewenangan DPP.
“Dinamika boleh ada, tapi setelah Muswil selesai, semua harus kembali bekerja. Tujuan kita satu, merajut kembali kejayaan PPP,” pungkasnya.
Muswil ke-10 PPP Kalimantan Timur diikuti oleh perwakilan pengurus dari 10 Dewan Pimpinan Cabang kabupaten/kota se-Kaltim dan menjadi bagian dari konsolidasi nasional partai menjelang tahapan Pemilu berikutnya.
