SAMARINDA: Keberlanjutan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) dinilai memerlukan penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) agar tetap berjalan konsisten pada periode kepemimpinan mendatang.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Probebaya Tanpa AH, Bisa?”, Minggu, 15 Februari 2026 yang membahas arah kebijakan pembangunan kota sekaligus dinamika politik menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah beberapa tahun ke depan.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Iswandi, menyatakan keberlangsungan program sangat bergantung pada landasan hukum yang kuat.
Sehingga apabila ingin tetap berjalan dengan nama yang sama tanpa bergantung pada pergantian kepemimpinan, maka regulasinya perlu ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Kalau mau dilanjutkan dengan tetap bernama Probebaya, ya harus diperdakan. Kalau tidak, program yang mirip mungkin tetap ada, tapi namanya bisa berbeda tergantung pemimpinnya,” ujarnya saat ditemui usai Diskusi Publik.
Menurutnya, program tersebut memiliki manfaat, namun masih perlu penyempurnaan terutama dalam aspek pengawasan dan ketepatan sasaran pemberdayaan.
Ia pun menekankan perlunya pendekatan berbasis kebutuhan wilayah.
“Program ini bagus, tapi harus terus disempurnakan, terutama masalah pengawasan dan pemberdayaan yang lebih terarah. Kita harus buat klaster-klaster, karena kebutuhan setiap RT itu tidak sama,” katanya.
Hal tersebut dinilai penting karena perbedaan karakteristik wilayah menjadi faktor penting dalam distribusi anggaran, terutama antara kawasan pinggiran dan pusat kota.
Ia mencontohkan, Rukun Tetangga (RT) di wilayah pinggiran kota mungkin masih membutuhkan porsi infrastruktur hingga 70 persen.
Sebaliknya, untuk RT di pusat kota yang infrastrukturnya sudah mapan, porsi pemberdayaan masyarakat seharusnya lebih dominan.
“Jangan sampai program ini nanti jadi program ‘pembelanjaan’, tapi bukan pemberdayaan. Itu yang harus kita awasi dan sempurnakan supaya tidak mubazir,” tegasnya.
Menanggapi pujian dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto terkait kemajuan infrastruktur Samarinda, Iswandi selaku Ketua Dewan Pengawas Cabang (DPC) Partai PDIP menilai hal tersebut sebagai buah dari kolaborasi seluruh pihak.
Ia pun tidak menampik bahwa perubahan wajah Kota Samarinda saat ini memang terlihat jelas secara kasat mata.
“Kalau semua stakeholder berkolaborasi, dari Pemerintah Kota, DPRD, LSM, wartawan, hingga masyarakat, insyaallah kota ini akan cepat majunya,” jelasnya.
Selain itu, munculnya sejumlah nama yang diperkirakan akan maju dalam pemilihan kepala daerah mendatang.
Iswandi menyatakan bahwa pembahasan tersebut masih terlalu dini dan belum menjadi fokus utama kebijakan.
