SAMARINDA: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membuka ruang bagi mahasiswa, organisasi masyarakat, maupun komunitas untuk memanfaatkan fasilitas yang dimiliki KPU sebagai sarana diskusi dan kegiatan edukasi demokrasi.
Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Kaltim Asmadi mengatakan fasilitas seperti studio podcast hingga aula KPU dapat digunakan oleh mahasiswa yang ingin menggelar diskusi, debat publik maupun kegiatan organisasi lainnya.
Selama ini mahasiswa kerap kesulitan mencari tempat untuk menggelar kegiatan seperti debat atau forum diskusi. Karena itu, KPU Kaltim membuka diri untuk memfasilitasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari pendekatan kepada masyarakat.
“Kalau mahasiswa kesulitan mencari tempat untuk debat publik atau diskusi, silakan gunakan fasilitas di KPU. Kami punya ruang podcast dan juga aula yang bisa menampung ratusan orang,” ujar Asmadi usai Peresmian Podcast KPU Kaltim, Sabtu, 7 Maret 2026.
Ia menegaskan penggunaan fasilitas tersebut tidak dipungut biaya.
Pihak yang ingin menggunakan tempat hanya diminta mengajukan surat permohonan kepada KPU Kaltim.
“Ini gratis. Yang penting bersurat dulu. Nanti kita fasilitasi. Ini bagian dari pendekatan kita kepada masyarakat,” katanya.
Asmadi menilai keterbukaan fasilitas tersebut juga menjadi cara bagi KPU untuk lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa.
“Kadang masyarakat juga belum tahu apa itu KPU dan apa saja tugasnya. Dengan kegiatan seperti ini, mereka bisa lebih dekat dan mengenal KPU,” jelasnya.
Selain mahasiswa, fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Ia mencontohkan beberapa organisasi sebelumnya sudah memanfaatkan ruang di KPU untuk kegiatan diskusi.
“LSM juga pernah menggunakan tempat di sini. Kita bantu fasilitasi. Ini juga bagian dari efisiensi anggaran sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Asmadi menyebut studio podcast KPU Kaltim juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan diskusi publik, termasuk yang melibatkan mahasiswa, organisasi kepemudaan, hingga organisasi kemasyarakatan.
Podcast tersebut nantinya akan menjadi ruang dialog terbuka mengenai berbagai isu kepemiluan dan demokrasi.
Ia menambahkan, jadwal penggunaan fasilitas maupun produksi podcast bersifat fleksibel, tergantung kebutuhan kegiatan yang diajukan.
“Kalau ada agenda bisa saja dalam satu hari ada beberapa kegiatan atau rekaman podcast. Yang penting kita siap memfasilitasi,” ujarnya.
