SAMARINDA: Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti rencana penerapan parkir berlangganan sebagai solusi penertiban juru parkir (jukir) liar di Kota Samarinda.
Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
Menurut Samri, skema parkir berlangganan memang memiliki dua sisi.
Di satu sisi, kebijakan ini berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menekan kebocoran retribusi. Namun di sisi lain, masyarakat dinilai bisa merasa terbebani karena harus membayar biaya tetap tanpa melihat intensitas penggunaan kendaraan.
“Sisi positifnya pendapatan daerah lebih terarah. Tapi masyarakat agak keberatan, ini jadi beban lagi. Sudah bayar pajak ini-itu, sekarang parkir juga. Sebenarnya ini permasalahan Pemkot (jukir liar), tapi kenapa bebannya dialihkan ke masyarakat?” ujarnya kepada awak media, Rabu, 22 April 2026.
Sebagai langkah awal, Samri mengusulkan agar Pemerintah Kota Samarinda tidak langsung menerapkan kebijakan ini ke masyarakat luas.
Ia menyarankan agar skema parkir berlangganan diuji coba terlebih dahulu di lingkungan internal pemerintah.
Menurutnya, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot dapat dijadikan peserta awal sebagai proyek percontohan untuk mengukur efektivitas sistem sekaligus kesiapan infrastruktur pendukung.
Selain itu, ia juga menyoroti kekhawatiran masyarakat terkait potensi “bayar dua kali”.
Samri meminta adanya jaminan dari pemerintah bahwa warga yang telah berlangganan tidak lagi dikenakan pungutan oleh jukir liar atau oknum di lapangan.
“Apakah dijamin yang sudah berlangganan tidak ditarikin lagi? Masih banyak jukir liar tidak terdata yang sifatnya dadakan. Jangan sampai rugi dua kali. Pemkot harus menjamin jukir liar diberantas agar masyarakat nyaman dan tidak terancam aksi premanisme,” tegasnya.
Sebagai alternatif, Samri mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada penyediaan kantong parkir resmi serta memperluas implementasi sistem parkir elektronik (e-parking), terutama di titik-titik strategis.
Ia menilai penataan yang lebih sistematis dan berbasis teknologi akan lebih adil bagi masyarakat dibandingkan penerapan parkir berlangganan secara menyeluruh.
“Alternatif lain, pemerintah siapkan kantong parkir yang langsung dikelola atau pakai sistem elektronik. Tantangannya memang di pinggir jalan yang tidak ada portalnya, itu yang harus dibenahi,” pungkasnya.
