SAMARINDA: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan beban kerja para kader pos pelayanan terpadu (Posyandu) terus bertambah seiring perluasan Integrasi Layanan Primer (ILP). Namun peningkatan tanggung jawab tersebut belum diimbangi dengan kesejahteraan yang memadai.
Menurutnya, Tim Pendamping Keluarga (TPK) memang telah menerima insentif dari pemerintah pusat melalui BKKBN sebesar Rp175 ribu per orang. TPK sendiri terdiri dari unsur kader PKK, kader kesehatan, dan kader lainnya yang terlibat dalam pendampingan keluarga.
Sementara itu, untuk kader Posyandu yang menjadi bagian dari program pemerintah daerah, insentif masih dinilai relatif kecil.
“Posyandu sekarang bukan hanya melayani balita. Melalui ILP, layanannya sudah terintegrasi, mulai dari ibu hamil, balita, remaja, anak sekolah hingga lansia. Tugas kader semakin banyak, sehingga insentif yang diterima seharusnya juga ditingkatkan,” kata Sri Puji di DPRD Samarinda, Selasa, 14 Juli 2026.
Legislator Demokrat itu menilai, besarnya tanggung jawab yang diemban para kader perlu diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai, termasuk untuk kebutuhan operasional seperti transportasi, komunikasi, hingga perlengkapan kegiatan.
Karena itu, Komisi IV mengusulkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan alokasi anggaran bagi kader kesehatan apabila kemampuan keuangan daerah memungkinkan.
Menurut Sri Puji, usulan tersebut akan sangat bergantung pada kondisi fiskal daerah. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ruang fiskal pemerintah semakin besar.
“Harapan kami tentu insentif bisa ditingkatkan. Kalau PAD meningkat, tentu peluang mengakomodasi kebutuhan para kader juga akan semakin besar,” ujarnya.
Ia berharap perhatian terhadap kesejahteraan kader terus ditingkatkan mengingat peran mereka sangat penting dalam mendukung berbagai program kesehatan, termasuk percepatan penurunan stunting, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta upaya promotif dan preventif di tingkat masyarakat.
