Jakarta – PT PLN (Persero) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pemerataan akses listrik melalui Program Listrik Desa (Lisdes). Komitmen itu ditegaskan dalam Alignment Forum Program Listrik Desa yang digelar di Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.
Forum tersebut mempertemukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah daerah, kejaksaan, pelaku industri, akademisi, asosiasi, hingga mitra kerja PLN guna menyelaraskan langkah dalam mempercepat pelaksanaan Program Lisdes di seluruh Indonesia.
Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan keberhasilan Program Lisdes bergantung pada akurasi data agar penyaluran listrik benar-benar tepat sasaran. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026 yang pelaksanaannya akan diawasi bersama BPKP dan Kejaksaan.
“Validasi data menjadi kunci agar seluruh wilayah yang masih belum menikmati listrik dapat terjangkau,” ujarnya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan pemerataan akses listrik bukan sekadar target, melainkan langkah nyata untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, Program Lisdes tidak hanya menghadirkan listrik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyebut pemerintah telah menyusun roadmap Program Lisdes yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Skema tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh sambungan listrik.
Hingga April 2026, PLN telah merealisasikan penyediaan akses listrik di 1.403 lokasi melalui pendanaan APBN dengan melayani 40.724 rumah tangga. Sampai akhir tahun, program ini ditargetkan menjangkau 2.792 lokasi dengan potensi melayani 137.266 pelanggan baru.
Program tersebut mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkapkan jumlah desa yang belum berlistrik di wilayahnya turun dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026. Ia berharap seluruh desa yang tersisa segera mendapatkan akses listrik.
Senada, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan kesiapan pemerintah daerah mendukung percepatan pembangunan kelistrikan melalui kemudahan perizinan dan koordinasi dengan PLN.
“Listrik menjadi fondasi penting bagi investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
