SAMARINDA: Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Samarinda belakangan semakin mengular.
Kondisi ini diduga dipicu jumlah masyarakat yang beralih menggunakan Pertalite setelah harga Pertamax mengalami kenaikan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie menyebut peralihan pengguna dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi menjadi salah satu penyebab meningkatnya antrean, sementara kuota Pertalite yang tersedia tidak mengalami penambahan.
Novan menjelaskan, selisih harga yang cukup jauh antara Pertamax dan Pertalite membuat sebagian masyarakat memilih beralih ke BBM bersubsidi. Di sisi lain, kuota Pertalite merupakan kuota nasional yang telah ditetapkan sehingga tidak otomatis bertambah meski jumlah pengguna meningkat.
“Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite. Sementara kuotanya tidak berubah karena sudah ditetapkan secara nasional hingga ke daerah,” ujarnya, di Samarinda, Senin, 20 Juli 2026.
Ia menegaskan, kewenangan pengaturan distribusi BBM berada di tangan Pertamina. Sementara pemerintah daerah hanya berperan menjaga ketertiban agar antrean tidak menimbulkan gangguan di lapangan.
Menurut Novan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak terhadap berbagai sektor, mulai dari kemacetan lalu lintas hingga perlambatan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Efek antrean ini cukup luas, mulai dari gangguan lalu lintas sampai aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu perlu ada langkah cepat dari Pertamina untuk menyikapi kondisi ini,” katanya.
DPRD Samarinda pun mendorong Pertamina segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda guna mencari solusi atas antrean BBM yang terus terjadi di sejumlah SPBU.
“Kami berharap Pertamina bersama pemerintah daerah segera duduk bersama untuk membahas langkah yang tepat agar persoalan antrean BBM di Samarinda dapat segera diatasi,” pungkasnya.
