SAMARINDA: Proyeksi anggaran dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2026 Kota Samarinda masih bergerak.
Pemerintah daerah masih menunggu kepastian besaran transfer dari pemerintah pusat dan provinsi sebelum menetapkan program serta kegiatan yang akan dimasukkan dalam perubahan anggaran.
Asisten II Setda Kota Samarinda Marnabas Patiroy mengatakan, kondisi tersebut membuat pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD belum sampai pada angka final.
“Pembahasan kita masih mencocokkan, karena pembayaran dari pusat juga ada kurang salur dan sebagainya. Belum semuanya fit. Jadi kami masih menyampaikan kondisi ini kepada anggota dewan,” ujar Marnabas usai rapat di DPRD Samarinda, Rabu, 16 September 2026.
Menurutnya, Pemkot Samarinda telah menyiapkan beberapa skenario anggaran, mulai dari plan A, B hingga C. Skenario tersebut akan disesuaikan dengan realisasi pendapatan dan kepastian transfer yang diterima daerah.
“Bisa saja terjadi penambahan, bisa juga terjadi pengurangan. Jadi kita masih terus mengikuti perkembangan,” katanya.
Marnabas menyebut pembahasan dengan DPRD akan dilakukan secara intensif dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah menargetkan pembahasan dapat disesuaikankan sehingga perubahan KUA 2026 bisa diparipurnakan pada Senin atau Selasa pekan depan.
Selain transfer pusat dan provinsi, Pemkot Samarinda juga terus mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang menjadi perhatian adalah optimalisasi parkir berlangganan.
“PAD juga berkembang. Ini kita kejar, misalnya parkir berlangganan. Kita lihat kesiapan Dishub, karena kita punya target PAD,” jelasnya.
Dalam kondisi anggaran yang masih dinamis, pemerintah juga akan memilah program dan proyek berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Kegiatan yang belum memiliki kepastian pendanaan akan ditunda sementara dan dapat dimasukkan kembali apabila anggaran tersedia.
Marnabas menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan pembayaran kewajiban daerah. Pengeluaran akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan untuk menghindari penambahan utang baru.
“Kita atur belanja sesuai dengan kemampuan daerah. Kita menghindari utang,” tegasnya.
Terkait kewajiban pembayaran utang proyek, Martabas menyebut pembayaran masih terus dilakukan secara bertahap. Pemerintah Kota Samarinda menargetkan kewajiban tersebut dapat diselesaikan pada 2026.
“Pak wali komitmen. Kalau memang utang di 2025 kemarin sudah habis, kita berharap itu. Proyeksinya 2026 ini selesai,” tandas Marnabas.
