DENPASAR: Ketidakpastian perkembangan ekonomi global, ikut mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan ekonomi nasional serta stabilitas keuangsn nasional, diantaranya bisnis asuransi.
Persoalan mendasar yang terjadi menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, perusahaan tidak mampu membayar kewajiban, tidak bisa membayarkan klaim.
Berpulang pada kondisi kinerja yang ada, Ogi dalam diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK, dengan media massa, Selasa 17 November 2026 mengatakan, berdasarkan data per Agustus, ada 47 perusahaan asuransi jiwa yang konvensional, 71 perusahaan asuransi umum dan delapan perusahaan reasuransi. Diantaranya ada delapan perusahaan asuransi di Indonesia, saat ini statusnya dalam pengawasan khusus.
Ia menjelaskan, perusahaan asuransi dalam pengawasan khusus itu, harus menyusun program restrukturisasi action plan atau rencana tindak agar perusahaan itu kembali sehat. Maksudnya perusahaan-perusahaan dalam pengawasan khusus, itu tidak berarti bahwa tidak bisa kembali sehat.
Tapi memang, akunya, karena ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi. Nah, untuk itu mereka wajib rencana tindak itu disampaikan ke kita. Hal tersebut, yang terus dimonitor, apakah secara bertahap bisa terpenuhi atau tidak.
Dengan milihat kondisi kinerja perusahaan asuransi yang fluktustif, seiring dengan perkembangan ekonomi baik global maupun nasional. Maka pemerintah mulai menyusun Undang-Undang Perlindunga Simpanan Asuransi, yang notabene dipertanggungjawabkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
“Rencananya, program penjaminan polis akan mulai berlaku pada Januari 2028,” tutur Ogi seraya menambahkan, dengan adanya program penjaminan polis dari LPS, sebelum melangkah ke likuidasi, akan ada resolusi yang ditangani secara khusus oleh program penjaminan polis LPS.
Lebih jauh ia menjelaskan, kini OJK dan LPS sudah menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis (PPP).
Juklak ini menurut Ogi, menjadi landasan operasional koordinasi kedua lembaga dalam mempersiapkan dan melaksanakan PPP. Juklak, ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian,Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dan Anggota Drwan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D.Purba di Bali , Selasa, 17 November 2026 siang.
Ini kata Ogi, merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implememtasi PPP yang diamanatkanUndang-Undang P2SK Nomor 4 Tahun 2026 yang diselenggarakan LPS paling lambat Januari 2028. Tujuannya melindung pemegang polis, tertanggung atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagagalan. Sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat, terhadap industri asuransi.
“Melalui program ini kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” tutup Ogi.

