SAMARINDA: Keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di tengah tekanan ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran yang turut membatasi ruang gerak pembinaan sektor usaha kecil.
Penguatan UMKM dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada kemampuan bertahan, tetapi juga harus diarahkan agar pelaku usaha mampu meningkatkan omzet, memperluas pasar hingga mengembangkan usahanya.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri mengatakan, keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil harus tetap menjadi prioritas di tengah keterbatasan fiskal pemerintah.
Menurutnya, aktivitas UMKM memiliki pengaruh langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya membuka ruang usaha sekaligus memberikan edukasi agar pelaku UMKM dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.
“Keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil adalah prioritas sosial yang tidak boleh ditinggalkan,” ujarnya saat menghadiri kegiatan Sharing Session bertema “Tetap Cuan di Tengah Badai: Seni Bertahan UMKM di Samarinda”, Kamis, 5 November 2026.
Ia juga menanggapi aspirasi pelaku usaha yang menginginkan adanya lokasi khusus untuk UMKM. Namun menurutnya, pengembangan titik usaha perlu mempertimbangkan pemerataan agar aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota.
Pemkot kata dia, telah menyediakan sejumlah ruang bagi UMKM, termasuk melalui kegiatan Car Free Day (CFD). Pemerataan lokasi dinilai penting agar pedagang dari kawasan pinggiran tidak terbebani biaya transportasi ketika harus berjualan di pusat kota.
Senada, Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menilai, pemerintah perlu memastikan UMKM tidak sekadar bertahan menghadapi kondisi ekonomi, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan keuntungan dan naik kelas.
Karena itu, mendorong produk UMKM mendapat akses pasar yang lebih luas, termasuk melalui jaringan ritel modern. Dengan demikian, peningkatan omzet dapat diikuti pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja.
Iswandi juga menyebutkan, pihaknya akan mengawal dukungan anggaran bagi pengembangan UMKM agar program pembinaan tetap berjalan meskipun pemerintah menerapkan efisiensi.
“Anggaran UMKM ini harus diperkuat. Di tengah efisiensi, jangan sampai kegiatan mereka untuk berkembang dan berkegiatan justru terhambat,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Samarinda, Wahyuni Nadjar mengungkapkan, jumlah UMKM di Samarinda saat ini masih berada di kisaran 47 ribu, sedangkan target yang diharapkan mencapai 48 ribu unit usaha.
Menurutnya, keterbatasan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut memengaruhi ruang pembinaan, pendampingan, dan pengembangan inovasi bagi pelaku usaha.
Wahyuni menilai tantangan UMKM semakin besar karena adanya kesenjangan kemampuan antara usaha kecil dan perusahaan besar, termasuk dalam memanfaatkan peluang pasar serta beradaptasi dengan digitalisasi.
Melalui kegiatan tersebut, pihaknya menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, akademisi Universitas Mulawarman, serta pelaku usaha yang telah berhasil mengembangkan bisnisnya. Puluhan UMKM juga dilibatkan dalam bazar di halaman parkir Baperida.
“Saua berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menjadi ruang berbagi pengalaman dan strategi agar UMKM Samarinda mampu mempertahankan usaha sekaligus tumbuh di tengah berbagai tantangan ekonomi,” tandasnya.
