SAMARINDA : Pemindahan ibu kota negara bukan semata-mata untuk kepentingan satu wilayah atau Kaltim saja, melainkan kepentingan seluruh bangsa demi meratanya pembangunan di Indonesia. Karenanya Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menegaskan, siapapun pemimpin Indonesia nantinya, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara harus tetap dijalankan hingga selesai.
Sebagaimana diketahui bersama, keputusan pemindahan ibu kota dilakukan di masa kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan sebentar lagi akan dilaksanakan pemilihan umum (Pemilu) di tahun 2024 sehingga Indonesia akan memiliki pemimpin baru.
“Yang penting, siapapun presidennya, IKN harus jadi,” kata Isran, Senin malam(9/1/2023).
Isran menegaskan, pemindahan ibu kota negara bukan semata-mata untuk kepentingan satu wilayah atau Kaltim saja, melainkan kepentingan seluruh bangsa demi meratanya pembangunan di Indonesia.
Tak hanya milik bangsa Indonesia, menurut Suami Norbaiti itu, IKN juga merupakan milik bangsa-bangsa di dunia karena kontribusinya dalam membangun dunia yang lebih baik.
Mantan bupati Kutai Timur itu mengungkapkan, rencana pemindahan ibu kota negara sebenarnya sudah tercetus sejak kepemimpinan presiden pertama, Soekarno. Rencana itu kemudian juga dipikirkan oleh mantan Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Isran menyebut, saat itu bahkan rencana pemindahan ibu kota negara belum mempertimbangkan sinking land (daratan tenggelam) dengan rata-rata per tahun mencapai 4 cm.
Sinking land sendiri terjadi di 18 hingga 22 persen di wilayah DKI Jakarta, belum lagi persoalan kemacetan dan banjir yang setiap waktu mengepung ibu kota negara.
“Artinya apa? Ada sebuah legacy yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan. Itu sebuah legacy besar untuk bangsa ini. Jadi, mau siapa saja jadi presiden, IKN harus tetap jadi,” pungkasnya.
