Samarinda – Kantor Gubernur Kaltim menjadi sasaran aksi naiknya bahan bakar minyak (BBM). Aksi yang dimotori Aliansi Masyarakat Kaltim Membara (AMKM), Selasa (6/9/2022).
Sebanyak 700 anggota personel TNI-Polri diturunkan dalam kegiatan aksi tersebut. Kawat berduri terbentang menjadi lapisan pertahanan Kantor Gubernur, sekeras apapun pihak keamanan mengahalau demonstran, massa aksi mampu menembus barikade kawat berduri.
“Kepada adik-adik mahasiswa, harap sampaikan aspirasinya dengan santun, tanpa harus merusak fasilitas yang ada,” seru Ary Fadly, Kapolresta Samarinda yang terlihat di garda terdepan.
Kawat berduri dan kepulan asap hitam bercampur dengan teriakan massa aksi. “BBM naik, rakyat menderita. Kok tega?,” lontar mahasiswa dengan almamater jingga itu.
Massa aksi mulai memanas ketika tak ada satu pun perwakilan pemerintah yang keluar menghadapi para demonstran, lemparan botol terlihat melesat, pagar pun mulai bergetar.
Perwakilan aksi Sayid Ferhat, menjelaskan massa aksi menginginkan kehadiran Gubernur Isran Noor ataupun Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi untuk langsung menemui para demonstran.
Selanjutnya, Ferhat menolak perwakilan massa aksi untuk masuk ke kantor Gubernur, tetapi harus seluruhnya. “Tak ada perwakilan, kalau satu masuk harus masuk semua,” beber Ferhat.
Tak selang beberapa lama, akhirnya Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim hadir di tengah massa demonstran, suasana pun mulai mereda lebih tenang.
“Tidak ada sekalipun niatan di hati pemerintah untuk menyakiti ataupun menyengsarakan masyarakat, persoalan kenaikan BBM bukan hanya masalah masyarakat Kaltim ataupun pemerintah, tetapi masalah kita semua,” ucap Hadi.
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga menyampaikan beberapa persoalan, salah satunya meminta agar adanya payung hukum yang jelas terhadap penggunaan BBM bersubsidi, mengevaluasi peran BPH Migas yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.
Selain itu juga mendesak pemerintah memberantas mafia migas dan tambang guna menjaga stabilitas harga bahan pokok.
