KUKAR: Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada tahun anggaran 2026 dipastikan merosot tajam.
Dari semula berkisar Rp5,5 hingga Rp5,7 triliun, jumlahnya hanya akan tersisa sekitar Rp1,3 triliun, atau berkurang hingga 75 persen dari alokasi sebelumnya.
“Karena porsinya hanya 23 persen, maka tahun depan kira-kira Rp1,3 triliun saja,” ujar Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri pada Selasa, 16 September 2025.
Meski demikian, pemerintah pusat memberikan sinyal kompensasi berupa peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU).
Tambahan pos ini diharapkan dapat menutup kebutuhan belanja rutin, khususnya pembayaran gaji pegawai yang menyedot porsi terbesar dari APBD Kukar.
“Kita tetap melakukan advokasi agar DAU bisa menopang belanja pegawai kita,” kata Aulia.
Kebijakan Menteri Keuangan yang baru, menurut Aulia, berfokus menjaga stabilitas peredaran uang di tengah masyarakat.
Strategi itu dianggap sejalan dengan situasi perekonomian Kukar yang masih bertumpu pada proyek-proyek pemerintah, terutama pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Ia memastikan pandangan ini akan disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan dalam pertemuan mendatang.
“Hal itulah yang nantinya akan disampaikan ke menkeu secara langsung. Bahkan gubernur Kaltim telah menyiapkan jadwal untuk menggelar audensi bersama sembilan kabupaten dan kota di Kaltim,” jelasnya.
Bupati Aulia menekankan, keberadaan APBD bukan hanya menjadi tolok ukur kemampuan daerah membangun fasilitas fisik, tetapi juga berperan penting menjaga denyut ekonomi masyarakat.
Dengan anggaran yang memadai, sirkulasi uang di Kukar tetap terjaga sehingga aktivitas ekonomi lokal tidak melambat.
Ia juga menyinggung target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen. Saat ini, Kukar masih berada di kisaran 5 persen.
Selisih tersebut, menurut Aulia, menjadi tantangan yang harus dijawab melalui penguatan kapasitas fiskal daerah.
“Untuk menjelaskan betapa pentingnya APBD ini, bukan hanya dari perspektif pembangunan fisik tapi juga pembangunan ekonomi,” ucapnya.
Aulia berharap, dengan alokasi anggaran yang stabil dan terukur, perputaran ekonomi di Kukar bisa lebih kokoh.
Dengan demikian, daerah ini tidak hanya mampu menjaga momentum pertumbuhan, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan ekonomi nasional.