SAMARINDA: Wacana Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk membangun Rumah Sakit Islam Internasional di kawasan Sempaja, tepatnya di samping Hotel Atlet, disambut positif Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti.
Namun, pembangunan fasilitas ini juga diingatkan agar tidak melupakan pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke daerah-daerah terluar provinsi.
Damayanti mengaku sangat bergembira dengan adanya rencana tersebut.
Menurutnya, kehadiran rumah sakit berskala internasional dengan layanan berstandar Islami bisa menjadi pelengkap sistem kesehatan di kota Samarinda, sekaligus memberikan pilihan layanan kepada masyarakat.
“Secara pribadi, saya sangat bergembira dengan ide ini. Tapi ini juga harus jadi catatan bersama bahwa masyarakat Kalimantan Timur itu bukan hanya warga Kota Samarinda,” ujar Damayanti, saat diwawancarai Senin, 30 Juni 2025.
Ia mengingatkan bahwa kebutuhan akan layanan kesehatan juga sangat tinggi di daerah-daerah terluar, tertinggal, dan terpencil (3T), yang kerap luput dari perhatian ketika pembangunan difokuskan pada wilayah perkotaan.
“Ada kota-kota dan kabupaten lain, terutama di daerah terluar, yang sangat membutuhkan layanan kesehatan. Mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas yang layak,” tegasnya.
Menjawab pertanyaan terkait potensi persaingan antara rumah sakit baru ini dan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (AWS) yang merupakan RS rujukan utama di Samarinda, Damayanti menilai kehadiran RS Islam Internasional justru bisa menjadi solusi.
“Kalau soal persaingan, saya kira tidak. Karena justru sampai sekarang pelayanan di RS AWS saja masih sangat kurang. Mudah-mudahan rumah sakit baru ini bisa membantu mengurangi beban layanan,” katanya.
Namun, Damayanti tetap menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak boleh abai terhadap kebutuhan dasar kesehatan masyarakat di luar Samarinda dan Balikpapan.
Ia meminta agar perhatian tetap diarahkan secara merata, termasuk penguatan Puskesmas dan rumah sakit pratama di daerah perbatasan.
“Pemerintah provinsi tidak boleh hanya fokus pada pusat kota. Jangan abai terhadap masyarakat kita di perbatasan, di wilayah pesisir, dan pedalaman. Mereka juga butuh perhatian dan fasilitas kesehatan yang setara,” tambahnya.
Sebagai bagian dari Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi urusan kesehatan dan sosial, Damayanti menyatakan pihaknya akan mengawal pembangunan rumah sakit ini dari sisi perencanaan, anggaran, dan dampaknya terhadap akses layanan kesehatan masyarakat.
“Kita tentu mendukung segala inisiatif pembangunan kesehatan. Tapi prinsipnya, semua warga Kaltim punya hak yang sama. Kita akan kawal agar jangan ada yang tertinggal,” tutupnya.