BONTANG : Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Bontang tahun 2024 mencapai Rp3,3 triliun, layanan kesehatan, terutama dalam penanganan stunting, dinilai belum maksimal.
Hal ini disoroti Anggota DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Yusuf, yang menilai perencanaan penanganan stunting di daerah ini tidak tepat sasaran.
Berdasarkan data terbaru, angka prevalensi stunting di Bontang terus meningkat, mencapai 20,6 persen, naik dari 18 persen pada Juli lalu.
Wilayah pesisir, seperti Kelurahan Bontang Lestari, mencatatkan angka stunting tertinggi, dengan 166 balita dari total 431 anak mengalami stunting.
Yusuf menyoroti kenaikan ini dipicu oleh minimnya alokasi anggaran untuk isu stunting.
Menurutnya, anggaran yang ada lebih banyak digunakan untuk proyek fisik, lantaran kurangnya usulan penanganan stunting dari masyarakat bawah.
Seperti Posyandu dan RT, saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan.
“Sebenarnya yang terkait anggaran itu harus ada perencanaan dari bawah ke atas. Seharusnya sudah ada pengajuan dari Posyandu ataupun RT saat Musrenbang kelurahan,” ujar Yusuf, Rabu (8/10).
Ia menegaskan, tanpa usulan tersebut, dana yang ada cenderung diarahkan untuk proyek infrastruktur, sementara kebutuhan penanganan stunting justru terabaikan.
“Kalau mereka tidak mengajukan anggaran penanganan stunting, ya anggaran yang lebih banyak akhirnya digunakan untuk proyek fisik,” tambahnya.
Yusuf juga menekankan komitmen DPRD, terutama dirinya, untuk terus mendorong penurunan angka stunting, khususnya di wilayah Bontang Selatan yang mengalami kenaikan cukup signifikan.
Ia berharap, ke depan perencanaan dan pengajuan anggaran dapat lebih tepat sasaran untuk menangani masalah stunting yang semakin mengkhawatirkan ini.(*)
