Penulis: Ira Nur Ajijah

“Perda Pendidikan kita itu kan 2013, perda itu sudah cukup lama karena di perda itu masih ada SMA dan SMK. Sementara SMA dan SMK sementara itu sudah menjadi kewenangan provinsi,” jelas Asli saat Hearing bersama Pansus IV DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (13/3/2024).

“Kinerja yang terukur akan memastikan keberhasilan program dan kegiatan sesuai dengan rencana,” ungkapnya.

BALIKPAPAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, mencanangkan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, Kamis…

“Kehadiran pembangunan gedung Tahfidz tentunya membuktikan bahwa semangat berbagai ilmu juga pengetahuan akan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar untuk nantinya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

“Saya pastikan semuanya aman, kecuali daging segar terutama dan daging utuh,” ujar Rusmadi Wongso, Selasa (12/3/2024).

“Pasar Ramadan itu harus disediakan lahan parkir. Itu yang penting karena kalau di daerah jalan-jalan utama sering macet,” ujar Fuad.

“Hal ini menjadi kegembiraan tersendiri bagi saya ketika mengetahui, masjid ini akan melaksanakan pasar Ramadan,” paparnya.

“Perda ini hadir untuk melengkapi kekurangan dan memberikan fasilitasi terhadap pencegahan penyebaran narkoba di Kaltim khususnya Samarinda,” ungkap Nidya saat Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2022, Minggu (10/3/2024).

“Suntikan dana ini dilakukan sesuai dengan peraturan daerah yang ada, di mana Pemprov Kaltim memiliki slot saham sebanyak 51 persen,” ungkap Nidya Listiyono, Minggu (10/3/2024).

“Mencakup pendidikan, tentu bicaranya kita ke Komisi IV, tapi kami akan mengkritisi terkait hal ini karena saya berharap dana pendidikan yang 20 persen tentu slot untuk beasiswanya,” tegasnya, Minggu (10/3/2024).