SAMARINDA: Ancaman banjir di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), menjadi perhatian serius di tengah upaya pemerintah mengejar target swasembada pangan dalam enam bulan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menekankan pentingnya strategi mitigasi dan sinergi lintas anggaran agar target nasional ini tidak terganggu oleh cuaca ekstrem.
“Target enam bulan itu sudah jadi kesepakatan dengan Menteri Pertanian, jadi harus diupayakan. Tapi kalau di lapangan ada kendala seperti banjir yang mengganggu aktivitas, tentu harus dievaluasi lagi,” ujar Sarkowi, Rabu, 28 Mei 2025 di Gedung DPRD Kaltim.
Curah hujan tinggi yang melanda Kaltim dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan genangan dan banjir di sejumlah daerah, mengancam keberhasilan masa tanam dan panen.
Sarkowi menilai, perencanaan matang dan kesiapan menghadapi kondisi lapangan menjadi syarat mutlak agar program tidak gagal.
Menurut politisi Partai Golkar itu, pencapaian swasembada pangan tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi, karena pemprov tidak memiliki lahan teknis langsung.
Target harus dibagi secara konkret ke tiap daerah.
“Target ini adalah target Kalimantan Timur. Maka perlu didistribusikan ke kabupaten/kota: Kutai Kartanegara, Penajam, Paser, Samarinda, dan lainnya. Harus ada rincian yang jelas,” tegasnya.
Sarkowi juga menyoroti pentingnya sinergi antara APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota.
Ia menilai beban ini tidak bisa ditanggung satu level pemerintahan saja, melainkan harus melibatkan semua pihak, termasuk Kementerian Pertanian.
“Kalau semua beban diarahkan ke Kaltim saja, berat. Ini kan bagian dari kinerja nasional juga. Maka perlu kolaborasi anggaran dari pusat hingga daerah,” kata dia.
Sinergi ini, lanjut Sarkowi, tidak hanya dalam bentuk pembiayaan, tetapi juga dalam perencanaan, distribusi logistik, serta penyuluhan pertanian kepada petani.
Meski tantangan besar, Sarkowi tetap optimistis bahwa target swasembada dalam enam bulan masih bisa dicapai, asalkan seluruh unsur terkait berjalan serempak dan terkoordinasi, terutama dalam pengawasan dan evaluasi di lapangan.
“Dengan kolaborasi anggaran, pengawasan yang tepat, kontrol yang konsisten, dan tahapan implementasi yang jelas, saya yakin target ini bisa dicapai,” pungkasnya.