Browsing: DPRD Kaltim

“Pemerintah selama ini kurang memperhatikan banyaknya pesantren yang belum memahami cara mendapatkan bantuan hibah atau bansos dari pemerintah provinsi,” ungkapnya saat diwawancarai seusai Rapat Paripurna ke-42 di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Kamis (23/11/2023).

“Pertemuan ini menjadi titik temu penting, meskipun masih ada perbedaan pandangan terkait kondisi lahan setelah digarap,” ungkapnya saat ditemui sesuai RDP di Gedung E DPRD Kaltim, Kamis (23/11/2023).

“Informasi ini dari dinas pertanian, tentu miris sekali. Harus ada tindakan nyata guna mengatasi persoalan itu. Jangan dibiarkan berlarut-larut karena khawatir akan terus berkurang,” ungkapnya di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (20/11/2023).

“Saya lebih melihat kepada langkah positif Polri dalam menegakan hukum di Indonesia,” ungkapnya saat diwawancarai seusai Rapat Paripurna ke-42 di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Kamis (23/11/2023).

“Ketersediaan beras kita saat ini cukup, tapi itu bukan beras hasil pertanian Kaltim. Beras itu didatangkan dari Sulawesi dan Jawa,” ungkapnya.

“Ini mestinya menjadi catatan tersendiri, dan kita berharap IPP ke depannya lebih fokus dan terarah karena sudah adanya Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan layanan kepemudaan,” ungkapnya saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (20/11/2023).

“Apalagi, Kaltim akan menjadi lokasi ibu kota Negara, tentu akan berdampak pula pada inflasi di provinsi ini, dan kebutuhan hidup pasti akan meningkat. Selayaknya, UMP mendorong daya beli pekerja di Kalimantan Timur,” ungkapnya saat diwawancarai seusai Rapat Paripurna ke-42 di Gedung B DPRD Kalimantan Timur, Kamis (23/11/2023).

“Penghapusan pajak progresif dan BBNKB II bisa berdampak positif untuk masyarakat. Mereka tidak perlu lagi membayar biaya tambahan jika memiliki lebih dari satu kendaraan, serta memudahkan balik nama,” ungkap Nidya Listiyono saat diwawancarai di Jalan Wijaya Kusuma, Samarinda, Senin (20/11/2023).

“Makanya hari ini kita panggil semua OPD untuk membahas perencanaan anggaran 2023 dan perubahan di 2024. Semua perangkat daerah harus disesuaikan dengan bulan yang ada, yakni Maret hingga Mei,” katanya usai mengikuti rapat di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (20/11/2023) malam.

“Yang kita bahas tadi terkait perencanaan dan pelaksanaannya itu kira-kira sudah berapa persen, potensi serta masalahnya ada di mana. Ini salah satu cara kita menyikapi arahan KPK,” ujar Muhammad Samsun.