Browsing: DPRD Kaltim

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim saat ini tengah melakukan pemantapan jalan provinsi, salah satunya jalan poros Kelay di Kabupaten Berau, namun kita mesti menjaga agar tetap mulus,” terangnya.

“Kami meminta pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan bendung gerak Sungai Talake, karena ini merupakan kebutuhan mendesak bagi petani di Kecamatan Babulu. Dengan adanya bendung gerak Sungai Talake, luas lahan sawah bisa diperluas hingga 4.000 hektare, sehingga produksi gabah bisa meningkat,” ungkapnya.

“Saya sempat mengikuti penanaman padi yang tidak biasa karena ditanam di lereng gunung yang terjal. Petani di Kampung Putak patut mendapat apresiasi yang tinggi,” ungkapnya.

“Dorongan untuk perda inisiatif, saya belum lihat apakah Komisi II mendorong itu. Kalau ada, itu perlu kajian dan harus dibicarakan. Apakah masuk inisiatif atau pemerintah mendorong ke DPRD,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

“Proyek gedung milik Pemprov Kaltim ini harus dipikirkan di awal secara jangka panjang, karena ini aset daerah yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

“Hukum dagang yakni barang beredar karena masih adanya permintaan juga berlaku untuk narkoba,” ungkapnya.

“Kami mendukung kebijakan Pemprov Kaltim untuk mendapatkan 10 persen keuntungan bersih dari perusahaan pemegang IUPK. Ini akan menambah pemasukan daerah dan bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ismail.

“Kami perlu memberikan dukungan terhadap inisiatif pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke sumber EBT yang lebih bersahabat dengan lingkungan dan berkelanjutan,” ungkap Sapto di Samarinda beberapa waktu lalu.

“Kita tidak bisa menghindar dari era digitalisasi yang semakin berkembang, maka penting bagi semua untuk bisa memfilter informasi yang bisa memecah belah persatuan,” ungkap Tyo sapaan akrabnya.

Solusinya penegakan hukum, karena ini kaitannya dengan undang-undang, maka ini tugas aparat kepolisian, kalau Perda tugasnya Satpol. Ditertibkan dengan penegakan hukum, ini hanya bisa dilakukan kehadiran negara,