Browsing: Kemenkum Kaltim

SAMARINDA: Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah percepatan pendaftaran Merek Kolektif bagi koperasi desa sebagai bagian dari strategi mendorong ekonomi kreatif dan…

SAMARINDA: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur  (Kanwil Kemenkum Kaltim), Muhammad Ikmal Idrus melantik enam Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satuan Polisi Pamong Praja…

PALEMBANG: Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Edwar Omar Sharif Hiariej menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru merupakan hasil…

SAMARINDA: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur kembali melakukan penguatan layanan kenotariatan melalui pelantikan Notaris Pengganti. Empat notaris pengganti resmi diambil sumpahnya dalam sebuah prosesi yang…

SAMARINDA: Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kaltim) mengikuti Apel Bersama Awal Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko…

JAKARTA: Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan penetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik utama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana…

JAKARTA: Menteri Hukum (Menkum) Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pengaturan perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak berbeda jauh dengan ketentuan…

JAKARTA: Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru tidak…

JAKARTA: Menteri Hukum (Menkum) Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa ketentuan penghinaan terhadap presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan delik aduan dan tidak…

JAKARTA: Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa pengaturan demonstrasi dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi…