SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus menggencarkan langkah pengendalian inflasi pangan menyusul melonjaknya harga sejumlah komoditas hortikultura, terutama cabai rawit yang kini menembus Rp74.200 per kilogram atau sekitar 31,89 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, mengatakan penguatan strategi pengendalian dilakukan melalui optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM) serta pengawasan distribusi pangan di seluruh wilayah.
“Kami terus memperkuat strategi keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi, mengingat status ketahanan pangan provinsi secara umum masih berada pada level waspada,” ujar Yana saat jumpa pers dengan awak media, Jumat, 12 Desember 2025.
Selain cabai rawit, Yana mengungkapkan beberapa komoditas lain seperti jagung pipilan kering dan bawang merah juga terpantau mengalami kenaikan harga signifikan, bahkan melampaui harga acuan pemerintah.
Meski demikian, kebutuhan pokok strategis seperti beras, gula konsumsi, dan minyak goreng kemasan masih relatif stabil dan terkendali.
Pemerintah daerah memberi perhatian khusus terhadap kondisi indeks ketahanan pangan Kalimantan Timur per Oktober 2025. Data menunjukkan sekitar 40 persen wilayah Kaltim, termasuk Kabupaten Mahakam Ulu, masih berada dalam kategori rentan.
“Mahakam Ulu saat ini tercatat tidak memiliki cadangan pangan atau stoknya nol kilogram. Ini tentu menjadi perhatian serius,” jelas Yana.
Sebaliknya, Kabupaten Kutai Kartanegara justru menjadi daerah dengan cadangan pangan tertinggi di Kaltim, dengan stok akhir tercatat mencapai lebih dari 294 ribu kilogram.
Untuk menekan disparitas pasokan dan lonjakan harga, DPTPH Kaltim telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 482 kali sepanjang tahun 2025. Kota Balikpapan menjadi wilayah dengan intensitas intervensi tertinggi melalui 179 kali pelaksanaan GPM, sementara Kutai Timur dan Mahakam Ulu menjadi daerah dengan frekuensi terendah.
Yana menegaskan, upaya pengendalian inflasi pangan dijalankan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Langkah ini kami harapkan mampu menstabilkan harga komoditas pangan serta memastikan ketersediaan pasokan hingga akhir tahun,” pungkasnya.
