Laporan Wartawan Narasi.co, Adi Rizki
Enam hari setelah bertolak dari Samarinda, Kalimantan Timur, menuju Jakarta, ada satu persoalan yang barangkali terlalu singkat untuk benar-benar saya rasakan dampaknya secara penuh.
Namun, bukan berarti tak terasa sama sekali. Kalian mungkin sudah bisa menebaknya. Ya, kemacetan.
Sebenarnya, ini bukan rahasia bagi sebuah kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa.
Kemacetan telah menjadi bagian dari identitas Jakarta.
Perlu saya sampaikan, ini bukan kali pertama saya menginjakkan kaki di ibu kota.Namun sebelumnya, Jakarta hanya saya singgahi sebatas Bandara Soekarno-Hatta.
Tak pernah menetap, apalagi berhadapan langsung dengan denyut kesehariannya. Enam hari di Jakarta, dari sisi cuaca tak jauh berbeda dengan Samarinda, sama-sama panas.
Meski berada di wilayah geografis yang berbeda, keduanya sama-sama merasakan dampak posisi semu matahari dan faktor cuaca lokal.
Namun urusan lalu lintas, ceritanya lain. Rasanya sesak napas. Bayangkan saja, pada jam sibuk, perjalanan sejauh 15 kilometer bisa memakan waktu dua hingga tiga jam.
Sulit rasanya menarik gas hingga kecepatan 50 km/jam dalam durasi yang panjang.
Belum lagi alur jalan yang rumit bagi pendatang. Alhasil, waktu tempuh harus dihitung berjam-jam demi bisa tiba tepat waktu.
Data menunjukkan, hanya sekitar 22 persen penduduk Jakarta yang menggunakan transportasi umum.
Sisanya, 78 persen bergantung pada kendaraan pribadi, dengan rasio kendaraan dan penduduk mencapai 2:1.
Hingga akhir 2025 atau awal 2026, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta telah melampaui 25 juta unit.
Mayoritas didominasi sepeda motor yang jumlahnya lebih dari 16 juta unit, disusul mobil penumpang, truk, dan bus.
Saat cuaca panas, kondisi lalu lintas Jakarta bukan hanya buruk, tapi sangat buruk. Kota ini kerap masuk daftar kota termacet di dunia, bersanding dengan Daegu, Bandung, Hanoi, Ho Chi Minh City, dan Manila.
Berbagai penelitian mencatat, kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai sekitar 5 miliar dolar AS per tahun.
Kerugian ini berasal dari pemborosan bahan bakar, hilangnya produktivitas, hingga gangguan kesehatan.
Lalu lintas juga menjadi penyumbang utama polusi udara. Sekitar 70 persen emisi karbon di Jakarta berasal dari kendaraan bermotor.
Kualitas udaranya pun masuk jajaran terburuk dunia. Dampaknya bukan hanya pada kesehatan, tetapi juga waktu berharga yang hilang bersama keluarga.
Jika membuka gorden di pagi hari, pemandangan yang terlihat sekilas seperti kabut sering kali bukan kabut. Itu polusi.
Kepindahan saya dari Samarinda ke Jakarta tentu bukan tanpa alasan. Kebutuhan akan tenaga wartawan membuat saya kini berada di ibu kota Indonesia.
Berbeda dengan Samarinda, di mana saya bisa relatif santai menuju lokasi liputan, Jakarta menuntut manajemen waktu yang jauh lebih ketat.
Agar tak terlambat menghadiri agenda, saya pun memilih ojek online ketimbang mobil pribadi.
Contoh paling nyata, hari ini saya harus menghadiri sebuah agenda yang berjarak sekitar enam kilometer dari tempat tinggal.
Saat dicek melalui peta digital, waktu tempuh menggunakan mobil mencapai satu jam 30 menit. Warna merah membentang hampir di seluruh rute.
Agenda dimulai pukul 10.00 WIB, sementara saat informasi itu saya terima, waktu sudah menunjukkan pukul 09.00 WIB.
Mustahil rasanya tiba tepat waktu jika menggunakan mobil. Ojek online pun menjadi pilihan paling masuk akal, setidaknya untuk menyelip di tengah kemacetan.
Ahmad (40), pengemudi ojek online yang saya tumpangi, telah enam tahun menggeluti profesi ini.
Hiruk-pikuk jalan Jakarta, macet, bising klakson, dan jalur yang berlapis, sudah ia hafal di luar kepala.
“Jakarta memang begini. Macet terus, hari ini justru parah banget macetnya,” katanya, saat saya mengeluhkan kondisi jalan.
Berkat penguasaan rute, saya tiba di lokasi sekitar 40 menit kemudian. Tepat waktu, hanya berselang 10 menit sebelum agenda dimulai.
Jelas sudah, mimpi buruk kemacetan Jakarta tidak tercipta dalam semalam. Ia adalah hasil akumulasi kebijakan publik, lonjakan jumlah kendaraan, dan pertumbuhan penduduk yang tak sebanding dengan kapasitas infrastruktur.
Jakarta yang macet barangkali juga menjadi salah satu alasan pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Sebuah persilangan masalah kebijakan, infrastruktur, dan urbanisasi yang tak lagi terbendung.
Kalimantan Timur, yang kini menjadi rumah bagi Ibu Kota Nusantara, perlu mewaspadai pelajaran ini sejak dini.
Jakarta adalah cermin kota yang tumbuh lebih cepat daripada kebijakannya sendiri. Di antara deru mesin, asap knalpot, dan waktu yang tergerus di jalan, tersimpan satu pelajaran penting: kemajuan tanpa perencanaan hanya akan melahirkan kemacetan baru dalam rupa yang berbeda.
Jika Jakarta adalah pelajaran mahal, maka Kalimantan Timur harus membacanya dengan saksama.
Jangan sampai mimpi tentang kota masa depan berujung pada mimpi buruk yang sama, jalan padat, udara sesak, dan waktu yang terus hilang di tengah kemacetan.
