SAMARINDA: Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) tidak lahir secara tiba-tiba.
Program unggulan Pemerintah Kota Samarinda ini bermula dari gagasan politik yang kemudian bertransformasi menjadi kebijakan publik hingga menyentuh tingkat Rukun Tetangga (RT).
Ketua DPC Partai Gerindra Samarinda sekaligus Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengisahkan bahwa ide Probebaya muncul pada 2019 saat Andi Harun bersiap maju sebagai calon Wali Kota Samarinda.
Kala itu, Andi Harun menjabat Ketua DPD Gerindra Kalimantan Timur, sementara Helmi mendampingi sebagai Ketua DPC Gerindra Samarinda sekaligus Ketua Tim Sukses Andi Harun-Rusmadi Wongso.
Dalam berbagai diskusi internal, mereka melihat banyak usulan kecil dari RT yang tidak terakomodasi dalam sistem penganggaran daerah.
“Di DPR waktu itu banyak sekali usulan RT yang tidak terakomodir, terutama yang kecil-kecil. Pemerintah lebih fokus pada program berskala besar,” ujar Helmi dalam diskusi publik “Probebaya Tanpa AH, Bisa?”, Minggu, 15 Februari 2026.
Dari situ, tim mulai merumuskan konsep program yang dapat langsung menyentuh kebutuhan dasar di tingkat lingkungan.
Mereka melakukan studi perbandingan ke sejumlah daerah dan menemukan referensi di Kediri melalui program Prodamas (Program Pemberdayaan Masyarakat) dengan alokasi Rp50 juta per RT per tahun.
Konsep tersebut kemudian dipelajari dan dikembangkan.
Jika di Kediri sebesar Rp50 juta per RT, di Samarinda dirancang lebih besar, yakni Rp100 hingga Rp300 juta per RT per tahun, disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.
Menjelang Pilkada 2020, Andi Harun bersama tim sukses berkeliling ke hampir seluruh RT di Samarinda untuk memperkenalkan gagasan tersebut.
Saat itu, jumlah RT mencapai sekitar 1.996, sebelum kemudian sebagian digabung menjadi 1.971 RT di 10 kecamatan.
Selama kurang lebih satu setengah tahun, konsep Probebaya disosialisasikan sebagai program unggulan kampanye.
Helmi menegaskan gagasan tersebut lahir dari aspirasi masyarakat.
“Insight-nya dari masyarakat. Ini program warga untuk warga,” katanya.
Setelah Andi Harun terpilih, tantangan berikutnya adalah merealisasikan program tersebut.
Probebaya kemudian diperkuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 12 Tahun 2021.
Regulasi ini diperbarui melalui Perwali Nomor 11 Tahun 2022 sebagai pedoman teknis utama pada fase awal pelaksanaan masif, lalu kembali disempurnakan melalui Perwali Nomor 4 Tahun 2023 dan Perwali Nomor 1 Tahun 2025.
Pada masa transisi pemerintahan, dilakukan diskusi panjang agar program dapat masuk dalam skema anggaran.
Peluncuran awal dilakukan secara terbatas di sekitar 30-50 RT sebagai proyek percontohan, mengingat saat itu pemerintah kota tengah melakukan efisiensi anggaran.
Secara resmi, Probebaya diluncurkan pada 4 Juni 2021 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda.
Sejak saat itu, program ini menjadi salah satu andalan Pemkot Samarinda.
Probebaya mengalokasikan dana Rp100-300 juta per RT per tahun untuk pembangunan fisik berskala kecil dan pemberdayaan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pembangunan posyandu dan poskamling, pengadaan CCTV, hingga dukungan kegiatan gotong royong serta insentif kader.
Menurut Helmi, dampak paling terasa adalah meningkatnya partisipasi dan semangat masyarakat di tingkat RT.
“Sekarang orang berebut jadi ketua RT. Dulu ditawari banyak yang tidak mau,” ungkapnya.
Program ini juga dinilai mampu mengakomodasi kebutuhan kecil yang sebelumnya sulit masuk dalam Musrenbang skala besar, seperti jalan lingkungan selebar dua meter, jembatan kecil, hingga fasilitas keamanan.
Seiring evaluasi berjalan, komposisi anggaran disesuaikan. Jika pada awalnya lebih dominan untuk pembangunan fisik, kini diarahkan lebih berimbang dengan penguatan pemberdayaan ekonomi warga melalui skema 60 persen fisik dan 40 persen pemberdayaan, bahkan 55-45.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Samarinda juga menggelar Probebaya Award setiap tahun sejak 2022.
Penghargaan diberikan kepada RT dengan pengelolaan terbaik, disertai piagam, trofi, uang pembinaan, hingga tambahan anggaran.
Menjawab pertanyaan apakah Probebaya dapat berjalan tanpa figur Andi Harun, Helmi menegaskan program ini harus dilembagakan secara sistematis agar tidak bergantung pada satu tokoh.
“Kalau sudah sesuai prosedur, sesuai aturan, siapapun pemimpinnya bisa melaksanakan. Tidak tergantung figur, tapi figur wajib memahami program ini,” tegasnya.
Ke depan, ia mendorong digitalisasi sistem untuk meningkatkan transparansi sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara langsung.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan warga dalam pelaksanaan kegiatan, bukan sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga.
Dari janji kampanye hingga menjadi kebijakan daerah, Probebaya kini menjelma sebagai program yang mengubah wajah pembangunan di tingkat RT, membawa anggaran turun langsung ke lingkungan terkecil dengan semangat gotong royong dan pemerataan.
