SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengatakan meski pembangunan berjalan pesat, Benua Etam masih memerlukan dukungan dan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Di hadapan rombongan Komisi VI DPR RI, Harum sapaan akrabnya mengaku Kaltim setiap tahun mampu menghasilkan pendapatan tidak kurang Rp700 triliun bagi negara.
Namun, dana yang kembali ke daerah faktanya sangat kecil.
“Banyak aspirasi yang bisa diserap. Kaltim ini perlu energi ekstra yang luar biasa bapak/ibu DPR RI semua,” ujarnya.
Hal itu ia katakan saat bersama Komisi VI DPR RI menggunakan kapal wisata Pesut Bentong menyusuri Sungai Mahakam di Samarinda, Rabu, 18 Juni 2025.
Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Gubernur mengisahkan keunikan Sungai Mahakam yang membentang sepanjang 960 km melewati empat daerah yakni Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.
“Sungai yang kita susuri ini seperti urat nadi Kaltim. Di sini selain aktivitas masyarakat (nelayan), juga jalur transportasi barang, terlebih jalur angkut hasil tambang batu bara, ponton-ponton besar, juga potensi pariwisata,” ungkapnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menuturkan, dengan teritorial luas mencapai 127.000 km² dan penduduk mencapai 4,1 juta jiwa, Kaltim kaya akan sumber daya alam, seni dan budaya serta masyarakatnya heterogen.
“Semoga abang-abang Komisi VI DPR RI bisa menyuarakan aspirasi dan kebutuhan Kaltim,” harapnya.
Ia meyakini, kunjungan reses Komisi VI DPR RI ke Kaltim yang dikomandani Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade ini akan menjadi perekat komunikasi antara legislatif (DPR RI) dengan pemerintah daerah (Kaltim).
“Semoga kita selalu bisa menjaga silaturahmi silaturahim ini selama-lamanya,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 18 Juni 2025, Harum menegaskan Kaltim sebagai provinsi yang sedang bersiap menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi tantangan besar sekaligus peluang strategis sehingga perlu pengawasan dan kontribusi BUMN.
“Kami ingin memastikan bahwa Kaltim sebagai provinsi penyangga dan bagian dari kawasan IKN sedang bergerak lebih cepat. Kami butuh dukungan regulasi, investasi serta kolaborasi yang konkret dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara Ketua Tim Komisi VI Andre Rosiade menyampaikan, tujuan reses ke Kaltim untuk memastikan dukungan BUMN dalam percepatan pembangunan daerah seperti pencapaian swasembada pangan, elektrifikasi dan pasokan energi.
“Presiden Prabowo telah mengalokasikan Rp49 triliun untuk menyelesaikan permasalahn listrik desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kaltim juga Pak Gubernur,” tuturnya.
Selama kepemimpinan Presiden Prabowo, ditargetkan tidak ada satu pun desa di Indonesia termasuk Kaltim yang tidak teraliri listrik.
Tampak mendampingi Gubernur menyusuri Sungai Mahakam, sang istri yakni Ketua TP PKK Kaltim yang juga merupakan anggota DPR RI Sarifah Suraidah Harum.
Sementara dari Komisi VI DPR RI, hadir Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dan Dr AM Nurdin Khalid, serta anggota Rieke Diah Pitaloka, Ida Nurlaela Wiradinata, Gde Sumarjaya Linggih, Doni Akbar, M Sarmuji, Unru Baso, Ida Fauziyah, Amin dan Abdul Hakim Rafagih. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi