SAMARINDA: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat kapasitas petugas kesehatan puskesmas dalam mendeteksi dini pneumonia pada balita melalui penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), sebagai upaya menekan angka kesakitan dan kematian anak akibat infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin menegaskan, ketersediaan dan fungsi alat kesehatan dasar di puskesmas menjadi prasyarat utama untuk memastikan diagnosis yang akurat. Alat seperti termometer dan oksimeter, menurutnya, harus selalu siap digunakan untuk menilai derajat keparahan ISPA pada balita.
“Deteksi dini sangat bergantung pada alat yang sederhana tetapi krusial. Tanpa itu, penilaian klinis bisa keliru dan penanganan terlambat,” ujar Jaya di Samarinda, Sabtu, 13 Desember 2025.
Ia menyebutkan pneumonia masih menjadi salah satu penyebab kematian terbesar pada balita di Indonesia, sehingga peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di fasilitas layanan primer harus dilakukan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kaltim Ivan Haryadi menambahkan, penghitungan frekuensi napas yang tepat merupakan kunci dalam skrining awal pneumonia. Kesalahan pada tahap awal pemeriksaan berpotensi membuat kasus tidak terdeteksi.
“Petugas harus terlatih menghitung napas sesuai standar usia. Ini sering terlihat sederhana, tetapi sangat menentukan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Dinkes Kaltim juga menekankan pentingnya standardisasi layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Standardisasi tidak hanya dipahami sebagai program, melainkan kewajiban pelayanan dasar yang harus dipenuhi puskesmas.
Selain aspek klinis, pembenahan sistem pencatatan dan pelaporan menjadi sorotan. Data kasus pneumonia balita dari Kaltim sempat tercatat nol persen di tingkat pusat, yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Sebelumnya, Tim Kerja ISPA Kementerian Kesehatan Deni, memperkenalkan format pelaporan baru berbasis perangkat lunak yang akan diterapkan secara efektif mulai Januari 2025. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
“Indikator program kini tidak lagi hanya berfokus pada pengobatan, tetapi pada cakupan penemuan kasus. Target nasional adalah 50 persen pada 2026,” jelas Deni.
Sebagai bagian dari penguatan implementasi, Dinkes Kaltim juga menggelar simulasi pengisian data sasaran balita dan estimasi kasus menggunakan angka pengali khusus wilayah, yang langsung dipraktikkan oleh peserta dari berbagai kabupaten dan kota.
Melalui penguatan kompetensi petugas, standardisasi layanan, serta perbaikan sistem pelaporan, Dinkes Kaltim berharap kolaborasi lintas program termasuk gizi dan imunisasi dapat semakin solid untuk menekan angka kesakitan balita akibat pneumonia dan ISPA di Kaltim.
