SAMARINDA: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, menegaskan bahwa BOSDA sebagai program pendukung kegiatan operasional sekolah harus dievaluasi secara menyeluruh untuk menjamin efektivitas dan ketepatan sasarannya.
“Inikan BOSDA, inikan harus dievaluasi. Evaluasi-evaluasi ini nanti kita lihat, apakah akan ditingkatkan atau dikurangi. Pemanfaatan selama ini harus dilihat, apakah sudah tepat sasaran, karena tujuannya untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan,” kata Armin pada Rabu, 9 Juli 2025.
Ia menyampaikan bahwa salah satu tolok ukur utama evaluasi adalah sejauh mana BOSDA benar-benar mampu membantu sekolah menyelenggarakan pendidikan secara maksimal tanpa menambah beban keuangan bagi orang tua siswa.
Di sisi lain, Armin juga menanggapi sorotan publik terkait pungutan seragam sekolah di beberapa daerah, terutama Mahakam Ulu (Mahulu).
Ia menegaskan bahwa bantuan seragam telah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, meski realisasinya belum bisa menyentuh seluruh sekolah tahun ini akibat jadwal pengadaan yang lebih awal dilakukan oleh sekolah.
“Untuk tahun 2025 ini, sekolah-sekolah sudah memesan seragam sejak 2024, sehingga barangnya sudah tersedia. Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur tahun ini memang belum bisa meng-cover secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk tahun 2026, kita harapkan tidak ada lagi sekolah yang meminta uang baju karena semua sudah kita siapkan,” jelas Armin.
Disdikbud Kaltim mengalokasikan anggaran sekitar Rp65 miliar untuk program seragam gratis, yang menyasar sekitar 60 ribu siswa kelas 10 SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta. Paket bantuan meliputi seragam putih abu-abu, sepatu, dan tas sekolah.
“Kita juga sudah ingatkan ke sekolah agar jangan sampai program ini justru memberatkan orang tua. Sekolah seharusnya memberi fleksibilitas. Kalau orang tua mampu membeli sendiri, silakan. Tapi faktanya banyak sekolah langsung memberikan satu paket seragam,” tegas Armin.
Ia menekankan agar sekolah tidak hanya menjalankan program bantuan secara administratif, tetapi juga dengan pendekatan empati dan komunikasi terbuka kepada orang tua siswa.
“Jangan sampai niat baik ini justru jadi keluhan. Kami ingin semua sekolah menjalankan sesuai arahan dan tujuan awal. Tahun depan, sistemnya akan lebih baik lagi karena sudah kita siapkan dari awal,” tutupnya.
Dengan evaluasi menyeluruh terhadap BOSDA dan perbaikan skema bantuan seragam, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan tidak memberatkan rakyat. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi
