SAMARINDA: Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kaltim, Irene Yuriantini, mengingatkan bahwa ancaman hoaks dan konten pornografi di media sosial sudah berada pada level yang mengkhawatirkan.
Kondisi itu mendorong pihaknya terus turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi literasi digital kepada para pelajar.
Irene menyebut kasus penyebaran hoaks dan paparan konten pornografi semakin sering ditemukan di berbagai platform, terutama di kalangan remaja.
Sekolah, menurutnya, menjadi benteng pertama agar siswa tidak menjadi korban maupun pelaku penyebaran informasi yang tidak sehat.
“Hoaks dan pornografi ini sudah sangat berbahaya. Dampaknya sudah terasa, terutama di media sosial,” ujar Irene saat sosialisasi Anti Hoaks dan Konten Pornografi di media sosial bagi pelajar di SMKN 8 Samarinda, Senin, 24 November 2025.
Ia menegaskan, edukasi yang diberikan pemerintah tidak akan maksimal tanpa pengawasan guru dan lingkungan sekolah. Karena itu, Diskominfo Kaltim selalu mendorong sekolah meningkatkan peran aktif dalam pendampingan penggunaan gawai oleh siswa.
“Pembekalan ini efektif kalau didukung guru. Mereka punya peran langsung mengawasi dan membimbing siswa di sekolah,” jelasnya.
Program edukasi literasi digital sudah berjalan sekitar tiga hingga empat tahun. Namun pelaksanaannya belum bisa merata ke seluruh kabupaten/kota karena bergantung pada ketersediaan anggaran.
Dalam setahun, Diskominfo Kaltim hanya mampu melakukan sekitar enam kali sosialisasi. Sejauh ini, wilayah yang sering disasar adalah daerah terdekat seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara (Kukar).
“Belum semua kabupaten/kota terjangkau, yang dekat dulu kami prioritaskan. Selain efisiensi anggaran, penggunaan internet di kota juga jauh lebih tinggi sehingga risikonya lebih besar,” jelasnya.
Irene mengakui pemantauan hoaks 24 jam penuh tidak bisa dilakukan di level provinsi. Pemantauan real-time hanya dapat dilakukan oleh sistem pusat di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara di daerah, laporan lebih banyak berasal dari jaringan masyarakat dan grup WhatsApp.
“Kami tidak bisa monitor penuh. Untuk lokal, biasanya laporan dari warga atau aliansi anti-hoaks,” ujarnya.
Diskominfo Kaltim juga memantau isu-isu yang menyudutkan pemerintah daerah, termasuk hoaks yang menyeret nama gubernur atau sekda. Penelusuran dilakukan melalui identifikasi akun penyebar hingga sumber awal informasi tersebut.
Irene berharap pelajar yang telah mendapatkan edukasi literasi digital dapat lebih cermat, mampu membedakan informasi valid dan tidak valid, serta memahami bahaya paparan konten pornografi.
“Anak-anak sudah dibekali, tinggal bagaimana mereka terus diingatkan agar bisa melindungi diri,” kata Irene.
Sosialisasi ini akan terus dilakukan secara bertahap sambil menunggu tambahan dukungan anggaran agar edukasi digital bisa menjangkau lebih banyak sekolah di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
