SAMARINDA: Di tengah dorongan besar Wali Kota Samarinda, Andi Harun dalam mewujudkan transformasi digital berbasis Artificial Intelligence (AI), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mulai merinci skema teknis dan pembiayaan penggunaan AI dalam layanan pemerintahan.
Meski saat ini belum ada anggaran khusus dalam APBD untuk pengembangan AI, Pemkot Samarinda telah memulai langkah awal dengan menyewa layanan AI berbasis e-services secara bertahap.
Hal ini disampaikan Sekretaris Diskominfo Samarinda, Suparmin, usai kegiatan Workshop Transformasi Digital dan AI, Senin, 16 Juni 2025.
“Untuk AI ini sebenarnya belum ada anggarannya. Tapi kami sudah mulai dengan membeli kredit layanan. Karena ini sifatnya e-services, kita bayar per pemakaian,” jelas Suparmin.
Menurut Suparmin, AI yang digunakan bukan sekadar platform publik seperti ChatGPT, Gemini, atau Azure, melainkan sistem yang dikustomisasi untuk membaca dan menganalisis data lokal dari perangkat daerah.
“Kita bedakan dengan AI yang sudah jadi seperti ChatGPT. Yang kita pakai ini membaca data kita sendiri, dan dari delapan basis data utama yang sudah dikumpulkan, kita bisa mendapat insight yang sangat banyak,” jelasnya.
Seluruh OPD ditargetkan akan segera terhubung dengan sistem tersebut.
AI akan digunakan untuk mengolah berbagai bentuk data mulai dari dokumen PDF hingga foto tanpa lagi mensyaratkan format template yang kaku seperti sebelumnya.
“Zaman AI ini, enggak perlu lagi pakai template. AI bisa baca berbagai bentuk data. Jadi kami akan keluarkan surat edaran ke seluruh perangkat daerah agar segera kumpulkan data apa pun bentuknya,” ungkap Suparmin.
Dalam simulasi penggunaan penuh oleh semua perangkat daerah, Diskominfo memperkirakan biaya layanan AI mencapai sekitar 200 dolar AS per bulan, atau sekitar Rp300 juta per tahun jika dikonversikan.
Biaya ini dianggap jauh lebih efisien dibanding membangun sistem mandiri.
“Kalau mau bangun sendiri kita harus beli HPC dan minimal 6–7 GPU. Biayanya tentu jauh lebih besar. Dengan sewa layanan seperti sekarang, kita bisa custom dan tuning sesuai kebutuhan, dan itu jauh lebih murah,” terangnya.
Suparmin menyebut, ke depan kebutuhan bisa bersifat hybrid antara sewa dan pengembangan internal.
Saat ini, anggaran digunakan untuk uji coba layanan dan gaji tenaga ahli yang diperkirakan bisa mencapai Rp2 miliar jika sistem berjalan penuh.
Pemkot Samarinda menargetkan AI akan digunakan pertama kali pada Agustus 2025, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026. Inovasi ini diklaim sebagai yang pertama di Indonesia.
“Kalau OPD mau belanja barang, AI akan langsung beri konteks: ini terlalu mahal, ini tidak tepat sasaran. Ini langkah besar untuk efisiensi anggaran dan akurasi program,” jelas Suparmin.
Wali Kota Andi Harun sebelumnya telah memberikan waktu dua bulan kepada Diskominfo untuk mengumpulkan data dari seluruh perangkat daerah.
Jika sesuai rencana, sistem AI ini akan menjadi fondasi baru dalam pengambilan keputusan berbasis data.
“Dengan data yang terkoneksi, keputusan kita tidak lagi mengandalkan asumsi. Tapi AI akan bantu memberi masukan berdasarkan analisis yang cepat dan akurat,” pungkasnya.